Event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tinggal menghitung hari, Badan Nasional Penanggulangan Terosisme (BNPT) meminta kepada seluruh pihak untuk waspada akan adanya aksi terorisme pada PON ke 20 tersebut.
Boy Raflu Amar selaku Kepala BNPT menjelaskan, pihaknya telah memberi masukan kepada pihak penyelenggara serta pimpinan lembaga di daerah pelaksanaan PON XX Papua terkait potensi ancaman terorisme.
Boy menilai, aksi teror bisa dilakukan kelompok ISIS maupun kelompok kriminal bersenjata (KKB). Apalagi Papua sendiri merupakan daerah yang pertama berkaitan dengan ISIS, pernah dilakukan penangkapan 11 warga masyarakat di Merauke pada bulan Mei yang lalu.
Lebih lanjut Boy mengingatkan, ancaman serangan teror di tengah acara PON XX Papua menjadi sebuah keniscayaan.
Selain adanya kelompok ISIS di Papua, kelompok kriminal bersenjata juga patut menjadi perhatian. Dalam catatannya, KKB belakangan mulai turun gunung dan melakukan serangan teror di pemukiman atau tempat umum. Seperti penembakan warga negara asing yang terjadi di kawasan PT Freeport Indonesia.
Termasuk juga aksi teror di daerah Kuala Kencana yang menjadi salah satu pusat administrasi dan pemukiman pekerja PT Freeport Indonesia.
Ini tentu menjadi sebuah catatan yang perlu diperhatikan, dan pihaknya (red:BNPT) juga akan memberikan masukan kepada petugas yang bertanggung jawab di bidang keamanan. Masalah ini-pun kemudian akan dibahas bersama Menko Polhukam.
Pada kesempatan berbeda, Markas Beesar Polri telah menyiapkan langkah antisipasi pengaman PON Papua untuk mencegah gangguan dari kelompok bersenjata.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, kelompok bersenjata telah masuk ke dalam daftar kemungkinan gangguan terorisme yang akan terjadi.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan dengan matang, baik pengamanan orang, barang, lokasi, maupun kegiatan. Tentunya pihaknya berharap agar pergelaran PON di Papua dapat berjalan dengan aman dan damai.
Untuk memberikan dukungan di sektor pengamanan, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mengirimkan 101 anggota Brimob untuk membantu pengamanan perhelatan multicabang PON XX Papua.
Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, mengatakan bahwa Brimob Polda Gorontalo berada di bawah kendalo operasi (BKO) pengamanan PON XX mulai 2 hingga 15 Oktober.
Personel tersebut nantinya akan ikut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengamanan dengan Brimob Nusantara.
Kapolda menuturkan, bahwa mereka telah melalui pelatihan cara pengamanan sesuai dengan objek yang ditentukan.
Irjen Pol. Akhmat Wiyagus berpesan kepada para personel agar tetap menjunjung tinggi kearifan lokal di Papua saat pengamanan nanti.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan arahan kepada aparat keamanan untuk mempertegas pengamanan PON XX dan Peparnas XVI.
Ia menegaskan ulang, hal-hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum PON dibuka dan pada saat pertandingan berlangsung.
Mahfud MD meminta kepada aparat agar hari-hari yang tersisa sebelum PON dibuka untuk terus mematangkan rencana pengamanan, termasuk deteksi, kontijensi dan terus melakukan simulasi-simulasi pengamanan.
Termasuk bila ada peralatan pendukung yang dibutuhkan supaya segera dilaporkan, agar pengamanan PON di Papua di empat klaster yakni di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika dipastikan baik.
Hal lain, menurut Mahdfud yang perlu dimatangkan adalah pengamanan para atlet dan kontingan, baik di venue atau lokasi-lokasi pertandingan, di penginapan termasuk saat para kontingan berinteraksi dengan warga masyarkat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir dalam kesempatan tersebut, juga meminta persiapan teknis supaya disempurnakan. Dalam mempersiapkan waktu yang tersisa, Mendagri meminta agar mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, karena tidak hanya persoalan keselamatan, tapi juga aspek hukum yang bisa muncul di kemudian hari bila melenceng dari rencana semula.
Keamanan di Papua merupakan salah satu isu krusial yang harus mendapatkan perhatian aparat, ancaman kelompok kriminal tidak bisa diabaikan. Apalagi mereka tidak senang jika Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah yang tengah membangun Papua. TNI-Polri perlu bersinergi untuk menjamin keamanan atlet, ofisial serta panitia besar yang terlibat selama kegiatan PON berlangsung.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
