Oleh : Tri Wulandari )*
Peristiwa penyerangan teror terhadap Menko Polhukam Wiranto pekan lalu menjadi sinyalemen kuat bahwa kelompok teror masih aktif bergerilya. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk tetap waspada akan aksi teror yang berpotensi muncul menjelang pelantikan.
Antusiasme masyarakat mulai terasa menjelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih. Beberapa dukungan datang dari berbagai lapisan masyarakat guna mendukung prosesi ini. Bahkan, mahasiswa yang sebelumnya sempat ”merongrong” kepemerintahan, kini satu per satu menunjukkan simpatinya. Yakni berkomitmen untuk mendukung serta mengawal jalannya agenda kenegaraan ini.
Namun, meski begitu pemerintah terus mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus waspada terhadap gerakan berbau radikalisme yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Banyaknya laporan terkait dugaan gerakan berhaluan kiri ini kian mendominasi menjelang prosesi 5 tahunan itu. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan.
Ia mengungkapkan jika pihaknya telah mengendus pergerakan jaringan JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Pria yang populer dengan sebuten BG itu menjelaskan jika kelompok JAD ini memiliki rencana guna memanfaatkan momen pelantikan untuk menyebar teror. Ia mengutarakan bahwa pelaku penusukan terhadap Wiranto ialah Syahril Alamsyah alias Abu Rara. Ditengarai pelaku penyerangan ini datang bersama istrinya, yakni Fitri Andriana. Mereka diduga telah terpapar paham radikalisme serta bergabung dengan kelompok JAD.
Menurut berutal, sebelum ia pindah ke Menes di Pandeglang, Abu Rara telah menyatakan bergabung dengan JAD Bekasi. Konon Abu Rara ini pindah ke Pandeglang setelah difasilitasi jaringan JAD yang ada di Menes. BG menyatakan jika pihaknya telah melakukan pantauan khusus pelaku ini tiga bulan yang lalu. Ia juga dinyatakan sebelumnya juga pernah pindah dari kediri ke Bogor. Dari wilayah Bogor pindah lagi ke Menes karena bercerai dari istri pertamanya. Kemudian di Menes dia menikah lagi.
Mantan Wakapolri itu turut menjelaskan, jika jaringan radikal dan terorisme di Indonesia ini dinilainya sangat banyak. Karena itu BG mengingatkan seluruh pihak untuk terlibat dalam upaya melawan radikalisme serta memantau pergerakan orang-orang yang dinilai mencurigakan. BG berkomitmen akan segera menangkap pelaku lainnya yang kini masih dalam pengembangan.
Aksi imbauan serupa guna melawan gerakan radikalisme datang dari Surabaya, Jawa Timur. Seruan untuk melawan kelompok berhaluan kiri ini datang dari ribuan buruh lintas industri di kota Pahlawan tersebut. Mereka sepakat berkomitmen menjaga kondusifitas di Jawa Timur menjelang Pelantikan yang hanya tinggal menghitung hari saja.
Menurut berita, ribuan buruh tersebut dihadirkan oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) dari Jawa Timur yang mana berasal dari sekitar 43 asosiasi usaha. Yakni, seperti Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian serta Kayu Olahan, Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman, Asosiasi Persepatuan hingga Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran. Di dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Irjen Luki Hermawan selaku Kapolda Jatim, dan tak lupa Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetya Boedi.
Nur Cahyadi selaku Ketua Umum Forkas Jatim, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap gerakan massa yang memicu perpecahan serta tidak akan menyebarkan berita hoax maupun terprovokasi kabar-kabar yang belum diketahui kebenarannya. Ia mengungkapkan jika kondisi di Jawa Timur aman, sehingga akan menciptakan kondisi perekonomian yang stabil serta akan menguntungkan kegiatan terkait. Namun, jika keadaan berlaku sebaliknya, tentunya juga akan mengancam geliat perekonomian warga Jatim.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan memberikan apresiasinya atas aksi deklarasi buruh tersebut. Dia juga berharap, jika kondisi akan aman dan tenteram sampai pelantikan pekan depan paripurna. Ia juga menambahkan, semoga situasi kondusif tersebut juga terjadi di daerah lainnya. Menurut jadwal sesuai ketetapan KPU, acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Yakni, tepatnya pukul 14.30 WIB, di Ruangan Rapat Paripurna MPR, yang berlokasi di Kompleks Parlemen, Senayan kota Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, Polda Metro Jaya mengeluarkan deskresi untuk tidak memberikan izin akan aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2019, bahkan deskresi ini dimulai sejak 15 Oktober demi menjaga suasana kondusif ibu kota menjelang hari pelantikan.
Meski pergerakkannya terlihat tidak begitu nyata, namun warga harus terus waspada akan kelompok-kelompok berhaluan kiri tersebut. Mengingat organisasi menyimpang ini bekerja secara kelompok dan terstruktur. Mari lawan Radikalisme!
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
