Oleh : Emil Kurniawan )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dan penguatan hilirisasi. Langkah ini menjadi strategi utama untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri serta meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025. Target tersebut mencapai Rp 61,09 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya sekitar Rp 26,9 triliun. Lonjakan target ini menunjukkan tekad pemerintah dalam menggenjot investasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Namun, target ambisius ini tidak lepas dari tantangan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Mohammad Rum, mengungkapkan perlunya pertimbangan ulang terhadap target tersebut, mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan. Pengurangan dana alokasi khusus (DAK) yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendanaan operasional dinilai dapat mempersulit upaya pencapaian investasi yang ditetapkan.
Meski demikian, capaian realisasi investasi NTB pada tahun 2024 memberikan optimisme. Dengan nilai investasi yang melampaui target, mencapai Rp 54,5 triliun, pemerintah pusat meyakini bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi penyumbang terbesar investasi di NTB, dengan nilai mencapai Rp 37 triliun, diikuti oleh sektor industri serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
Namun, kebergantungan terhadap sektor tambang juga menjadi perhatian. Dengan berakhirnya izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat pada akhir 2024, industri pertambangan harus beradaptasi dengan kebijakan hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kehadiran smelter baru di wilayah tersebut diharapkan mampu mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai ekspor produk jadi.
Pada awal 2025, dampak dari kebijakan ini mulai terasa. Kontraksi di sektor tambang NTB terlihat dengan turunnya nilai ekspor hingga 97,12 persen dibandingkan Desember 2024. Meski hal ini menimbulkan tantangan jangka pendek, dalam jangka panjang strategi hilirisasi akan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional. Peralihan dari ekspor bahan mentah ke produk olahan akan meningkatkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Selain itu, hilirisasi juga akan menciptakan efek berantai yang positif bagi industri pendukung lainnya, seperti logistik, manufaktur, dan tenaga kerja. Dengan adanya industri pengolahan yang berkembang, kebutuhan akan tenaga kerja terampil semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan investasi di sektor pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja lokal dapat beradaptasi dengan tuntutan industri yang lebih maju.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai bahwa pemerintah juga harus memastikan adanya insentif bagi investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam proyek hilirisasi. Keringanan pajak, fasilitas infrastruktur yang memadai, serta kepastian hukum menjadi faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan program ini. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyederhanakan regulasi investasi akan membantu menarik minat investor dalam negeri maupun asing.
Tidak hanya itu, penguatan daya saing produk dalam negeri juga menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi. Dengan meningkatnya produksi barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Hal ini akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Peningkatan kemudahan berusaha, insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menarik investasi baru. Selain itu, pengembangan sektor hilirisasi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mendukung industri yang lebih maju dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam mendorong investasi dan hilirisasi bukan hanya sebatas target angka semata, tetapi juga harus diiringi dengan langkah konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur industri, perbaikan regulasi investasi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan demikian, manfaat dari hilirisasi dan investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Investasi dan hilirisasi merupakan kunci bagi Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, perlu berkontribusi dalam mendukung agenda ini. Dengan komitmen yang kuat dan langkah yang terencana, Indonesia dapat menjadi pusat industri bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di kancah global.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
