Polemik PolitikSendi Bangsa

Motif Pembekuan KPK

Motif Pembekuan KPK
Motif Pembekuan KPK

DPR sengaja membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket KPK dengan tujuan awal untuk mengevaluasi kinerja dari KPK. Namun faktanya, Pansus cenderung melemahkan KPK, berujung pada wacana pembekuan KPK. Wacana pembekuan KPK disampaikan oleh Politikus PDIP yang juga menjadi anggota pansus, Henry Yosodiningrat.

Akhir-akhir ini KPK telah mengungkap bayak  kasus korupsi besar, mulai dari kasus suap di PN Jakarta Selatan, kasus korupsi Al-Qur’an, hingga mega proyek korupsi KTP-el yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu KPK juga telah mengungkap berbagai kasus melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), seperti dalam kasus suap PN Bengkulu dan OTT  Kejari Pamekasan.

Akan tetapi produktifitas lembaga antirasuah tersebut berbanding lurus dengan ancaman yang menyertainya. Ancaman-ancaman yang tengah dihadapi KPK diantaranya adalah penyerangan terhadap salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, kasus internal KPK antara Direktur Peyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman dan Novel Baswedan, hingga terbentuknya Pansus.

Memang pada saat ini banyak pihak yang mengapresiasi maupun menjadi oposisi KPK. Berdasarkan survei kepercayaan publik yang dilansir pada Juli lalu, KPK menorehkan angka 86%. Itu artinya mayoritas publik mempercayakan KPK sebagai lembaga antirasuah yang profesional di Indonesia. Namun beda halnya dengan publik, DPR yang merupakan lembaga dengan kepercayaan publik sebesar 35% menilai bahwa terdapat banyak koreksi yang harus dilakukan terhadap KPK.

Beberapa waktu lalu pansus hak angket KPK menyampaikan 11 poin temuan sementara, selama menjalankan tugas penyelidikan terkait tugas dan kewenangan KPK. Temuan tersebut diantaranya adalah dari aspek kelembagaan, KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya. DPR juga menilai bahwa terkait dengan penggunaan anggaran, berdasarkan hasil audit BPK, banyak hal yang belum dapat dipertanggunjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut. Selain itu, Pansus juga menemukan indikasi adanya oknum KPK yang katanya tidak profesional dan bertindak melebihi batas kewenangan.

Dari berbagai temuan tersebut, publik menilai bahwa pansus yang tujuan awalnya adalah untuk mengevaluasi kinerja KPK tidak bekerja profesional dan cenderung akan melemahkan tugas pokok dan fungsi dari KPK itu sendiri. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Pansus memiliki motif menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK. Menurutnya langkah Pansus memanggil jaksa dan hakim dalam proses pengumpulan informasi, secara eksplisit telah membenturkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Akibatnya, suara yang melemahkan KPK pun bukan hanya datang dari Pansus, tetapi juga dari organisasi penegak hukum lainnya.

Isu pelemahan KPK melalui Pansus pun semakin jelas terdengar. Politikus PDIP yang juga menjadi anggota pansus, Henry Yosodiningrat menyatakan bahwa KPK harus sementara waktu dibekukan mengingat banyaknya temuan-temuan pansus yang ada. Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat justru mengungkapkan tujuan sebenarnya pembentukan Pansus hak angket KPK, yakni pembekuan KPK, bahkan pembubaran KPK. Walaupun setelah itu pihak PDIP menyatakan bahwa pernyataan itu hanya opini pribadi dari Henry Yosodiningrat.

Nyatanya, selama ini KPK dapat menjadi lembaga antirasuah ter-produktif di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan Agung, ICW menilai KPK memiliki kualitas penanganan kasus yang paling tinggi. Sementara itu untuk kuantitas, Kejagung memiliki jumlah kasus dan pelaku terbanyak, mengingat keberadaan Kejagung yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia.

Kalaupun alasan dari DPR menekan KPK adalah karena adanya oknum yang tidak profesional dan bertindak semena-mena, kenapa DPR tidak secara langsung membawa oknum tersebut ke ranah hukum? Memproses hukum beberapa oknum dinilai akan lebih efektif daripada membekukan satu kelembagaan secara penuh. Banyak bukti nyata profesionalitas telah ditorehkan KPK. Bayangkan saja apabila langkah KPK benar-benar terhenti, mungkin korupsi akan kembali meraja seperti sedia kala.

Aris

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close