Jakarta – Organisasi separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), tidak mendapat pengakuan dari dunia internasional, termasuk dari Melanesian Spearhead Group (MSG). Negara-negara MSG tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan telah menutup rapat pintu bagi ULMWP.
Pemerhati Isu-isu Strategis, Prof. Imron Cotan, dalam Diskusi Webinar Nasional yang digelar Moya Institute, mengatakan MSG tidak bisa menerima UMLWP karena bukan entitas politik negara berdaulat yang menyatakan bahwa negara berdaulat hanya bisa diakui jika memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah, rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain.
“ULMWP sama sekali tidak memenuhi seluruh syarat itu,” kata Prof. Imron, Jumat (22/9).
Imron menjelaskan, capaian yang dilakukan Indonesia di KTT MSG sudah sangat baik.
“Sebagian besar kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh KSTP, bukan oleh aparat keamanan, dan juga konflik sosial sesama orang Papua,” tuturnya.
Menurt Imron, Benny Wenda dan ULMWP tidak mewakili masyarakat di Papua.
“Dalam sidang PBB tahun lalu, salah satu tokoh pemuda dari kampung Benny Wenda justru mengibarkan bendera Merah Putih di New York bahwa NKRI termasuk di dalamnya adalah Papua,” ungkap Imron.
Narasumber lainnya, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai mengatakan bahwa sebagai putera daerah Papua, dirinya yakin kedaulatan NKRI akan tetap utuh.
Masyarakat Papua, kata Willem, sangat bersemangat dalam pembangunan Papua pasca pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
“Benny Wenda akan mengalami kesulitan, karena setelah DOB mendapat persetujuan Jokowi dan berjalan dengan baik, masyarakat Papua sedang semangat membangun Papua,” ujar Wilem.
Dirinya juga menegaskan bahwa terkait penyelesaian masalah Papua sudah clear [selesai], baik dari segi historis dan pengakuan internasional, apalagi Papua saat ini memiliki progress yang baik, sehingga kerja Benny Wenda tidak berdampak bagi Papua dalam NKRI.
Willem juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena telah memberikan otonomi dan membentuk DOB di Papua dan berkeyakinan bahwa pada sidang KTT MSG tahun depan di Fiji MSG akan tetap menolak permohonan ULMWP.
“Karena warga Papua bukan bagian dari ULMWP,” tegas Willem.
Sebelumnya, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeru (Kemlu), Abdul Kadir Jailani dalam akun twitternya @akjailani, menyebut bahwa MSG telah menolak permohonan kelompok Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota.
Untuk diketahui, para pemimpin negara MSG menolak ULMWP untuk masuk dalam keanggotaan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Vanuatu. Para pemimpin Melanesia menganggap upaya ULMWP adalah serangkaian aksi dari aktivis pro-kemerdekaan di Papua yang dipimpin Benny Wenda, untuk bergabung dengan MSG.
Dalam Webinar bertemakan “Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG)”, hadir sebagai narasumber Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Prof. Dr. Teuku Razasyah, Pemerhati Isu-isu Strategis Prof. Imron Cotan, Ketua Badan Musyawarah Papua Willem Frans Ansanai dan Politikus Reformasi Mahfudz Siddiq. [-red]
