Mundurnya Demokrasi di bawah Kepemimpinan Prabowo

Penulis : Grace Septiana*

Pemilihan Presiden 2019 merupakan ajang politik untuk memilih sosok pemimpin negara Indonesia periode 2019-2024. Dalam kontestasi politik tersebut, terdapat 2 calon Presiden yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi nomor Wahid di Indonesia. Salah satu kontestan yang saat ini cukup menjadi perhatian dalam Pilpres 2019 ialah Prabowo Subianto. Sosok yang dinilai tegas dan disiplin sekaligus emosional dan tidak stabil. Namun demikian, bagaimanakah arah demokrasi jika nantinya Prabowo terpilih menjadi pemimpin nomer 1 di Indonesia?

Jika melihat dari gaya komunikasi politiknya, Prabowo merupakan sosok yang ofensif dan emosional bahkan meledak-ledak. Dalam setiap orasi dan kampanyenya, tidak jarang masyarakat melihat adanya semangat membara dalam dirinya. Mungkin, ia tengah berusaha untuk membangkitkan sosok Soekarno dalam dirinya. Mulai dari cara berpakaian yang otentik hingga orasi yang meledak-ledak diimitasi sedemikian rupa. Sayangnya, upaya tersebut tidak memunculkan stigma Prabowo sebagai pemimpin titisan Soekarno. Masyarakat tampaknya cukup cerdas untuk membedakan mana semangat orisinil Soekarno dan mana semangat Prabowo nan temperamental.

Tentu merupakan hal yang lumrah, jika Prabowo berusaha menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas serta bersemangat. Namun, akan sangat disayangkan, jika gaya kepemimpinan tersebut justru didukung oleh pribadi yang emosional. Mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan Negara akan sangat terancam jika dipimpin sosok yang emosional. Bisa dibayangkan bagaimana subjektifitas kebijakan yang akan dikeluarkan. Kasus Ratna Sarumpaet merupakan salah satu cerminan nyata subjektifitas Prabowo dalam mengambil keputusan. Tanpa ada validasi apapun, ia dengan segala kegelisahannya langsung tampil di depan publik untuk menyalahkan pihak tertentu atas kejadian tersebut.

Sikap Prabowo yang terkesan cepat tersulut emosi tidak hanya tercermin dalam kasus Ratna Sarumpaet. Baru-baru ini, Prabowo kembali menunjukkan sikap temperamennya kepada media di Indonesia. Pasalnya, Prabowo seolah membangun narasi melawan media karena tidak memberitakan 11 juta peserta Reuni 212 yang datang ke Monas. Menurutnya, media massa saat ini tidak adil dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Bahkan, Prabowo juga menyatakan kekesalannya dengan menuding media sebagai antek orang yang ingin menghancurkan Indonesia.

Mencermati sikap Prabowo tersebut, sekilas saya teringat dengan masa orde baru dimana media harus mengakomodir kepentingan penguasa saat itu. Tak jauh berbeda, narasi Prabowo melawan media seolah memerintahkan media untuk menyajikan informasi sesuai dengan kepentingan politiknya. Alih-alih mendapat simpati, masyarakat dan media justru melihat pernyataan Prabowo sebagai ancaman terhadap demokrasi mengingat penyiaran berita ataupun informasi merupakan hak dari jurnalis yang dilindungi Undang-Undang.

Lebih jauh, saya membayangkan gambaran jika nantinya Prabowo terpilih menjadi Presiden. Tatkala ada pemberitaan yang tidak berkenan, mungkin ia tak sekedar memberikan narasi melawan media tetapi juga membungkam narasi media itu sendiri. Rasa-rasanya, tidak terlalu berlebihan untuk menilai arah demokrasi akan tumbang, jika Prabowo terpilih dan menang.

*) Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung