Mundurnya SoftBank dari Proyek IKN Tidak Menyurutkan Investor Asing ke Indonesia
Oleh: Alma Apriyanti)*
Usaha pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai metode penyederhanaan regulasi dan birokrasi melalui satu pintu dinilai mampu menarik investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia, serta membuat sejumlah negara berkomitmen untuk meningkatkan investasi dan melakukan perdagangan dengan Indonesia.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan peran para investor sangat dibutuhkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa calon investor asal Jepang yaitu perusahaan modal ventura, SoftBank, tertarik menyuntikkan dana sebesar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.2432 triliun untuk proyek pendanaan IKN Nusantara.
Namun, dilansir dari laman Nikkei Asia, pada 12 Maret 2022, SoftBank mengumumkan pembatalan investasi di proyek IKN Nusantara. Tidak ada rincian alasan pembatalan investasi itu, tetapi manajemen SoftBank menyatakan tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia. “Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada SoftBank Vision Fund,” tertulis dalam keterangan resmi SoftBank.
Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancaranya kepada Bloomberg pada pekan ini telah mengonfirmasi kabar mundurnya SoftBank dari pendanaan proyek ibu kota baru. “Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi (CEO SoftBank), dia keluar,” kata Luhut, yang tidak menjelaskan secara spesifik mundurnya SoftBank di proyek ibu kota baru.
Mundurnya SoftBank dari proyek IKN dinilai tidak menyurutkan investor asing lainnya untuk berinvestasi di Indonesia, karena Bloomberg melaporkan bahwa Arab Saudi atau Uni Emirat Arab (UEA) telah berkomitmen untuk menggelontorkan sekitar 20 miliar dolar AS, untuk mendanai pembangunan tahap awal IKN Nusantara. Selain itu, Menko Marves juga telah melaporkan hasil kunjungan kerjanya dari Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 1-2 Maret lalu kepada Presiden Joko Widodo. “Jadi follow up ini karena dari Putera Mahkota Muhammad bin Salman sangat cepat gerakannya sehingga tadi kami laporkan apa yang harus kami lakukan,” ujar Luhut dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, 09 Maret 2022.
Menurut Luhut, Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerja sama dalam beberapa proyek. Antara lain pembangunan IKN, suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang. “Juga tadi mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita. Jadi The Public Investment Fund (PIF) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Jadi Presiden sudah memutuskan, tadi membentuk seperti task force untuk itu,” imbuhnya.
Di sisi lain, Abu Dhabi juga memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi di Indonesia. Salah satunya juga tentang pembangunan IKN Nusantara. Pada beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab (PEA) yakni Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Mohammed Al Mazroei, utusan Pangeran Mohammed bin Zayed.
Luhut menjelaskan, pertemuan tersebut membahas dua hal. Pertama tentang kegiatan penandatanganan kesepakatan perdagangan antara Abu Dhabi dan Indonesia yang rencananya akan dilakukan pada akhir Maret mendatang. Kemudian membahas tindak lanjut investasi antara Indonesia dan Abu Dhabi melalui Indonesian Investment Authority. “Sekarang ini pemerintah betul-betul mengidentifikasi satu-persatu, sehingga tadi Presiden memerintahkan saya untuk merapatkan hari ini agar mana yang termasuk pending issue supaya bisa diselesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Terkait IKN Nusantara, delegasi PEA turut menyampaikan kesiapan Pemerintah PEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan IKN. Sehingga Luhut akan melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mendiskusikan rencana tersebut.
Selain itu juga banyak negara yang berkomitmen untuk berinvestasi di berbagai sektor lain. Korea misalnya, dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama bilateral, pemerintah Indonesia menggelar Indonesia-Korea Investment Roundtable Dialogue beberapa waktu lalu. Dalam agenda ini, pemerintah mengundang berbagai perusahaan Korea yang telah berinvestasi di Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea.
Mundurnya SoftBank dari pendanaan untuk proyek IKN Nusantara tidak banyak berpengaruh kepada iklim investasi Indonesia. Banyaknya komitmen negara asing untuk berinvestasi dengan Indonesia menjadi bukti konkret bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kompetitif serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Meski demikian, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekosistem investasi, utamanya terhadap restrukturisasi dan digitalisasi sektor usaha, seperti melalui peluncuran Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) agar menarik lebih banyak investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.
*) Penulis adalah kontributor Kalpress
