Lsisi.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pada Senin (19/7/2021).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay mengatakan, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini berisi aspirasi masyarakat Papua.
“Gubernur Papua memberi masukan yang cukup mendalam, kemudian dari provinsi Papua, DPRD memberi masukan ke Kementerian. Karena kalau dilihat dari usulan pemerintah 3 pasal, respon dari masyarakat Papua, jadi 20 pasal, ini luar biasa,” kata Litaay dalam Trijaya Topic Petang dengan tema Otsus dan Kemandirian Papua, Kamis (22/7/2021).
Litaay menambahkan, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rapat terbatas digelar hari ini untuk membahas bagaimana pemanfaatan besaran anggaran pada Otsus.
“Presiden mendorong harus tampak nyata hasilnya. Salah satunya mendorong adanya program yang memang melibatkan generasi muda Papua,” ujar Litaay.
Untuk program yang melibatkan generasi muda Papua, Litaay mencontohkan program petani milenial. Melalui program ini, seribuan anak muda Papua dilibatkan yang didukung oleh pemerintah.
Litaay menambahkan, mengenai tanggungjawab akuntabilitas yaitu pasal 34 dibahas lebih panjang. Jika pada UU Otsus lama hanya dana Otsus dengan berapa persentase, saat ini ada mekanisme perencanaan dan pengendalian pengawasan. Pasal ini juga memberi perintah untuk pengendalian lebih bertanggungjawab.
“Kemenkeu akan menyusun mekanisme yang mendukung arah sana. Ada Peraturan Pemerintah yang diamatkan untuk selesai 90 hari,” tuturnya.
Litaay juga menjelaskan mengenai kemandirian yang dimiliki generasi Papua terjait dengan masa bonus demografi tahun 2030. Pemerintah menyiapkan bonus demografi ini, termasuk Papua. Untuk itu, Presiden fokus pada lima hal, diantarany penciptaan 100 enterpreneur muda di Papua dan pembangunan kreafitas pemuda Papua.
“Untuk bisa menciptakan enterpreuner dikembangkan sistem manajemen talenta Papua yang memetakan potensi-potensi anak muda Papua. Kemendagri memiliki 96 ribu database untuk pengembangan inisiatif mereka. Dengan begitu rasa ketidakadilan karena perbedaan skill akan teratasi. Presiden juga menginginkan anak muda membawa aspirasi dalam pembangunan dengan platform digital. Mempromosikan lokal champion,” kata Litaay.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan. kata Litaay, pemerintah memberi perhatian untuk daerah sulit dengan posisi terpencil. Masyarakat di wilayah ini dijamin mendapat akses peluang dan kesehatan.
Pemerintah juga melihat potensi lain yang dimiliki generasi muda Papua yaitu olahraga.
“Salah satu kemampuan yang dimiliki anak muda Papua, prestasi olahraga yang luar biasa. Tidak heran Papua menjadi tuan rumah PON dan Papernas ke-16. Saya harap Peparnas untuk hak-hak kaum difabel terangkat. Gubernur mengusulkan agar Papua dicanangkan sebagai provinsi olahraga nasional. Presiden setuju dan mendukung untuk Papua dicanangkan menjadi provinsi olahraga nasional. Presiden setuju mengundang pelatih nasional untuk melatih atlet Papua,” ungkapnya.
Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Albert A Kabiay menyatakan, sebagai orang asli Papua (OAP) dan anak muda Papua, bersyukur karena pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat intens dan serius membangun Papua bermartabat dan bermoral.
“Presiden mengunjungi Papua 12 kali. Hati beliau sangat mencintai OAP,” Kata Albert.
Menurut dia, sebagai anak muda Papua, ia berharap setelah UU No 21 direvisi menjadi triger ke Pemprov Papua agar lebih intens memperhatikan afirmasi untuk orang Papau. Pasalnya, Otsus lahir untuk posisi tawar politik. Revisi UU Nomor 21 diharapkan terdapat transparansi jujur dan keterbukaan anggaran. Sehingga, anggaran Otsus bermanfaat bagi orang Papua.
“Sebab 2,25 persen dari DAU. Kami harap bisa digunakan sebaik-baiknya dengan transparansi untuk masyarakat Papua sehingga lebih maju dan sejahtera,” paparnya.
Albert mengakui, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah sejak 200i sudah bermanfaat bagi masyarakat Papua. Oleh sebab itu, untuk Otsus selanjutnya, ia meminta pengawasan menyuluruh dan ketat terhadap penggunaan anggaran.
“Kami sering demo di Jayapura minta pemerintah pusat mengecek dana Otsus. tapi manfaat Otsus sudah kami rasakan. Banyak anak muda Papua sekolah di luar negeri, pemimpin dari OAP,” kata dia.
Albert menambahkan, pengecekan dana Otsus perlu dilakukan mengingat dana Otsus sebelumnya terjadi penyelewengan oleh elit Papua. Bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan politik menyerang NKRI.
Untuk pembangunan, Albert mengatakan, dana Otsus terbukti dengan pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur dari Jokowi, kami terima kasih. Pembangunan terkoneksi dari daerah ke daerah lain, ekonomi maju dan tumbuh pesat,” ujarnya.
Albert mengajak generasi muda Papua untuk bersyukur dengan adanya Otsus. Ia meminta Otsus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia juga meminta generasi muda Papua melakukan hal positif. “Jangan menyerah karena kita saudara sebangsa setanah air. Jangan menganggap kita berbeda. Jadikan perbedaan sebagai kesatuan yang utuh,” pungkasnya.
