Oleh : : Elan Lazuardi )*
KPK tampaknya sedang dirundung masalah. Tak hanya permasalahan terkait korupsi semata, namun lebih ke bagian tubuh KPK itu sendiri. Banyak petingginya tersangkut kasus yang mengharuskan lengsernya jabatan yang sedang diampu.
Pergantian demi pergantian pengurus KPK agaknya juga menuai simpati. Terlebih terkait pemilihan pimpinan KPK yang baru. Dalam mandatnya, Presiden Jokowi berisi agar memilih putra-putri terbaik bangsa. Pasalnya, hal ini berhubungan langsung dengan penegakan korupsi yang tergantung pada kualitas serat integritas dari pimpinan KPK yang sedang diseleksi.
Seperti yang dikatakan juru bicara PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Surya Tjandra menyatakan jika pihaknya mengapresiasi kinerja pansel (panitia Seleksi). Pemilihan kandidat ini agaknya harus dipilih secara ketat. Mengingat Indonesia tidak akan pernah maju jika gagal dalam pemberantasan korupsi.
Beberapa hari terakhir terdengar suara publik terkait kritisisasi keinerja Pansel KPK. Pansel dinilai kurang mendengar aspirasi rakyat. Kaitannya dengan calon yang bermasalah namun tetap diloloskan. Suara rakyat ini dinilai harus dipertimbangkan oleh Pansel guna mendapatkan calon yang kredibel serta mempunyai rekam jejak yang baik.
Pelaksanaan SOP ini tentunya juga membutuhkan kepastian sistem secara internal. Karena, tantangan KPK tak hanya berasal dari luar, tetapi dari dalam. Yakni menjaga kepercayaan masyarakat. Pimpinan KPK harus mempunyai sistem transparansi, independen, serta tidak tercemar intervensi dari ideologi maupun politik tertentu.
Lebih dari itu semua, seluruh nasib rakyat berada di tangan KPK. Pasalnya jika pemimpin yang baik maka akan dapat melakukan sistem dengan baik pula. Bukan hanya soal posisi namun nilai kejujuran yang ditanamkan did alam masing-masing calon. Hal ini berguna saat melakukan kinerja sistem KPK yang dinilai sangat rawan terhadap kejujuran.
Meski dinilai sudah bagus, agaknya Pansel tetap harus berhati-hati terhadap konglomerat hitam yang berusaha menginfiltrasi KPK. Banyaknya kasus terkait konglomerat hitam ini ternyata mampu membobol pertahanan KPK sendiri. Sehingga memang diperlukan kejutan guna memperketat fungsi KPK secara menyeluruh.
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikasi infiltrasi ini dilakukan dari dalam. Yakni memasukkan kepentingan dari luar ke dalam KPK melalui orang-orang tertentu. Hal ini tentunya sangat disayangkan, bukan? Adanya ancaman akan hal-hal semacam ini harusnya bisa ditindak secara tegas hingga ke akarnya.
Jangan jadikan rakyat sebagai taruhan, antara ekonomi yang tengah limbung dengan berbagai kasus petinggi KPK yang dinilai nakal. Namun KPK tak kehilangan akal, pihaknya berusaha penuh untuk mendapatkan kandidat yang tepat sasaran.
Pansel Capim KPK telah meminta bantuan pihak BNPT untuk melakukan pelacakan terhadap semua kandidat. Presiden Joko Widodo turut meminta agar Pansel Capim KPK 2019-2023 untuk mencari komisioner yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat.
Tak hanya pihak BNPT namun juga menggandeng BNN. Hal ini diharapkan dapat membantu KPK guna melakukan pemahaman psikologi serta kecenderungan seseorang terpapar radikalisme. Melalui BNPT pula, KPK akan mendapatkan data rekam jejak capim yang akan mengikuti seleksi.
Terkait Persoalan infiltrasi ideologi-ideologi radikal, baik dari kanan maupun kiri atau darimanapun dapat membahayakan ideologi kita sebagai NKRI. Nah, satu-satunya badan yang memiliki seluruh data tentang mapping keterkaitan ideologi radikal berada di tangan BNPT.
BNN dinilai penting guna mengetahui apakah Capim tersebut memiliki kaitan dengan kelompok pengedar Narkoba ataukah tidak. Karena menurut catatan sangat mungkin orang yang terpilih ternyata memiliki backing kartel-kartel narkoba. Wah, tentunya jika tak diantisipasi bisa fatal, bukan?
Sehingga siapapun calon yang masuk akan diperlakukan secara adil. Yakni dengan penerapan proses tracking yang berkesinambungan. Guna terwujudnya kenyamanan bersama.
Infiltrasi paham radikalisme ini dinilai bisa hadir darimana saja. Misalnya, sekolah, kementrian hingga BUMN. Indikasi Infiltrasi agaknya telah menjadi kewaspadaan. Komitmen bahwa pansel KPK harus terbebas dari segala kemungkinan paparan ideologi radikal harus diterapkan dengan maksimal.
Memimpin KPK tak hanya berupa pekerjaan semata. Namun memiliki nilai loyalitas terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi. Yang ditengarai mampu menyengsarakan kehidupan bangsa. Diharapkan, kedepan kinerja KPK lebih baik lagi serta mampu mengayomi dan melindungi seluruh rakyat terkait permasalahan yang dinilai sangat klasik ini.
)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi
