Oleh : Moses Kombo )*
Papua sejak dahulu merupakan anak kandung dari Indonesia. Selain ddikuatkan oleh hasil jajak pendapat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pengakuan dari negara lain juga ikut menunjukkan bahwa Papua selamanya bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, ketegangan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesisa tersebut terjadi karena adanya masalah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan tersebut rupanya memicu kekecewaan orang Papua hingga menggelar aksi turun ke jalan.
Meski demikian, Papua bukanlah anak tiri, melainkan anak kandung dari NKRI sampai kapanpun. Hal ini terbukti dengan banyaknya kebijakan yang bertujuan untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun kesejahteraan di tanah Papua.
Ketika mulai menjabat pada bulan Oktober Tahun 2014, Presiden RI Joko Wdodo telah menegaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.
Hal ini tentu telah menjadi komitmen yang mendalam bahwa kita tidak akan meninggalkan siapapun, dan perlu merangkul orang-orang yang selama ini merasa telah ditinggalkan dan tidak mendapat perharitan.
Hasil dari pembangunan ini dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada tahun 2014 skor IPM Papua berada di angka 57 dan meningkat ke angka 60 pada tahun 2018, sedangkan di Papua Barat skor IPM pada tahun 2014 berada di angka 61 lalu meningkat menjadi 64 pada tahun 2018.
Selain itu perhatian khusus pada kualitas kesehatan di Tanah Papua telah terbukti dengan turunnya angka stunting dan naiknya angka harapan hidup penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat.
Penurunan angka stunting di Papua yang semula pada angka 40,1% pada tahun 2013 menurun menjadi 32,9% di tahun 2018. Sedangkan di Papua Barat yang semula berada di angka 44,6% di tahun 2013 menuruns menjadi 27,8% pada tahun 2018.
Sementara itu angka harapan hidup di Papua pada tahun 2013 berada di angka 64,74 meningkat menjadi 65,36 pada tahun 2018. Dan di Papua Barat dari 65,14 pada tahun 2013 menjadi 65,15 pada tahun 2018.
Terkait dengan kebijakan Energi, Pemerintah juga menetapkan harga BBM dari Sabang – Merauke berada pada satu angka yang sama.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah berkomitmen dalam menciptakan perdamaian dan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Presiden Jokowi juga sempat meminta kebijakan terkait otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan seluruh komponen masyarakat setempat.
Hal ini diperlukan guna menemukan rumusan sebuah kebijakan yang terbaik, yang nantinya akan membuat provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Provinsi yang semakin maju dan sejahtera.
Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.
Asvi Warman Adam selaku sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Pasalnya, wilayah tersebut berada dalam lingkup kedaulatan nasional.
Terdapat beragam budaya yang tersimpan di Bumi Cenderawasih mulai dari tarian, makanan hingga bahasa. Artinya Papua sangatlah kaya akan warisan nenek moyang.
Beragam budaya yang ada di Papua seperti pesta Bakar Batu, tradisi potong jari, pengantaran mas kawin, tradisi injak piring (Mansorandak), sampai pada alat musik tradisional. Tentu menjadi alasan bagi pemerintah serta masyarakat untuk menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI.
Tentu menjadi hal yang penting agar generasi muda Papua dapat mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang otentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan faktual.
Hal ini tentu menjadi sebuah lompatan besar dan menjadi bukti bahwa pemerintah pusat masih tetap peduli dan memberikan upaya terbaiknya untuk Papua, mulai dari revisi otsus, pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM. Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa Papua merupakan anak kandung dari NKRI.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
