Oleh : Sabby Kosay )*
Masyarakat Papua dan Papua Barat merupakan saudara sebangsa dan setanah air yang harus mendapatkan pelayanan yang baik dan dianggap sebagai subjek pembangungan bukan hanya obyek. Pendekatan kesejahteraan sosial tentu penting untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Papua sebagaimana telah dilaksanakan pemerintah saat ini. Oleh sebab itu, pelepasan diri Papua dari Indonesia dianggap tidak dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Menter Sosal Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pendekatan kesejahteraan sosial sangat penting dibandingkan dengan pendekatan – pendekatan lain. Oleh karena itu masyarakat Papua juga bisa menentukan jenis – jenis kesejahteraan sosial mereka sendiri.
Bahkan berkaitan dengan kericuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pihak kementerian sosial sudah menurunkan tim dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk melakukan asesmen terkait bantuan apa saja yang diperlukan.
Agus juga mengatakan, pemerintah memastikan akan hadir untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi warga yang menjadi korban di Papua dan Papua Barat. Kehadiran pemerintah dalam penanganan konflik bisa berupa bantuan maupun stimulan bagi korban terdampak, baik korban yang tempat usahanya dirusak hingga mereka yang terluka.
Program kesejahteraan yang diberikan Indonesia kepada daerah terpencil termasuk di wilayah Papua tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Jika Papua menginginkan referendum, tentu patut dipertanyakan siapa yang akan mengupayakan kesejahteraan bagi Papua. Justru yang ada adalah perpecahan.
Sebelumnya Menteri Agus telah melepas 45 Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT) Profesional. Mereka akan bertugas di 45 lokasi KAT yang sesuai namanya, berada di kawasan terpencil di seluruh Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa 45 pendamping profesional tersebut umumnya berusia muda dengan dedikasi yang mengagumkan pada pendampingan KAT. Program tersebut merupakan wujud kehadiran negara, melalui penempatan pendamping sosial KAT pembangunan harus tetap jalan hingga ke pelosok tanah air.
Menurutnya, program KAT merupakan program unggulan dari kementrian sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Tujuan pemberdayaan sosial terhadap KAT yakni perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, kemandirian sebagai warga negara.
Oleh karena itu, kita jangan mudah terjebak dalam gerakan provokatif yang digembar – gemborkan oleh kelompok separatis OPM, kita juga harus tetap waspada terhadap ikut campurnya negara lain melalui aksi – aksi propaganda yang luar biasa dahsyat.
Isu pelanggaran Ham yang sering digembar – gemborkan oleh kelompok separatis seakan menunjukkan bahwa Indonesia telah berbuat Jahat kepada Papua, padahal Pemerintah Indonesia juga tengah berjuang untuk mewujudkan Papua yang damai.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa Papua selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi. Ditambah lagi dengan subsidi untuk wilayah tersebut diberikan lebih besar dari penghargaan yang diberikan PT Freeport. Dari Sektor ekonomi juga banyak mengira bahwa Indonesia yang mengambil sumber daya alam (SDA).
Namun kita juga perlu mengetahui, semua penghasilan besar freeport dan gas itu kurang lebih Rp 20 triliun pajak royaltinya. Namun pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran pembangunan subsider hampir Rp 100 triliun.
Salah satu komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Papua adalah dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1 25 MW. Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit.
Selain itu, ada pula Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilovolt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Ampere.
Sementara itu Presiden Jokowi telah mengedepankan pendekatan holistik demi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembangunan infrastruktur yang luar biasa serta penambahan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian bagi presiden.
Sebagai negara yang berdaulat, sudah semestinya masyarakat Indonesia bersama – sama saling bergotong – royong, mendukung terwujudnya persatuan – kesatuan serta kemakmuran bangsa Indonesia, kita juga harus meyakini bahwa NKRI dan Pancasila tidak bisa ditawar lagi. Apalagi kelompok separatis tak hanya menggemborkan isu HAM yang terus digoreng, tanpa memikirkan bagaimana kesejahteraan Papua jika berpisah dari NKRI.
)* Penulis adalah mahasiwa Papua, tinggal di yogyakarta
