Oleh : Rebecca Marian )*
Demonstrasi menolak aksi rasis terhadap mahasiswa Papua terindikasi dimanfaatkan kelompok separatis untuk menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Namun dilihat dari berbagai aspek, pemisahan Papua dari NKRI tidak dapat dilakukan.
Pengaruh disintegrasi kini terus menjadi perhatian utama TNI dan Polri. Pihaknya selalu memantau perkembangan wilayah-wilayah perbatasan termasuk Papua saat ini. Pemerintah-pun juga menegaskan jika Papua adalah bagian tak terpisahkan dari negeri tercinta, Indonesia. Hal ini seharusnya dipahami oleh semua pihak, termasuk luar negeri.
Sejarah panjang kembalinya Papua ke negeri tercinta ini juga bisa dibilang tak mulus terus, banyak halangan serta kegagalan yang menyertai upaya pemerintah mencokot kembali wilayahnya. Apalagi situasi kembali memanas tempo hari akibat isu rasisme.
Sehingga diharapkan untuk seluruh pihak menghindari adanya propaganda serta provokasi seperti kejadian yang berakhir kericuhan seperti tempo hari. TNI dan Polri juga selalu berkomitmen mempertahankan setiap inchi wilayah Papua yang sah menjadi bagian integral NKRI. Berdasarkan hal tersebut, TNI maupun Polri akan bertindak tegas menghadapi setiap hal yang mengancam kedaulatan serta keutuhan NKRI.
Sebelumnya, pada masa pemerintahan SBY banyak ditemukan Adanya isu campur tangan negara lain seperti Australia. Hal ini agaknya membuat Presiden angkat bicara. SBY menegaskan jika Indonesia mengambil tanggung jawab secara penuh guna mengelola Papua.
Ia menyatakan jika kebijakan yang berkenaan mengenai pengelolaan Papua sudah berubah dan jelas adanya. Indonesia mengedepankan keadilan, demokrasi serta kesejahteraan rakyat. Yang mana hal inilah dinilai paling baik untuk pendekatan wilayah Papua. Salah satu contoh yang nyata ialah pembangunan perkapita di seluruh Indonesia yang tertinggi tersebut khusus bagi Papua.
SBY juga mengakui sampai saat ini Papua masih terdapat masalah struktural serta masalah lokal yang harus diperbaiki. Maka dari itu pemerintahan SBY dengan tegas meminta Australia menghormati kedaulatan Indonesia.
Bukti kuat lainnya jika pemerintah memberikan perhatian serius serta mengakui Papua sebagai bagian Integral nusantara ialah: Pernyataan resmi Pepera ( Penentuan Pendapat Rakyat) 1 Mei 1969, yakni Dunia dan PBB resmi mengakui Papua adalah bagian dari NKRI. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu pelaku sejarah Pepera ialah Ramses Ohee. Ia juga menegaskan jika Papua telah sah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui Pepera.
Sebelumnya Mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura pada era 1990-an itu menjelaskan, jika saat itu Belanda tak mau melepaskan Papua (dulunya Irian Barat). Sehingga Menteri luar negeri, Subandrio dalam sidang PBB menyatakan bahwa seluruh wilayah jajahan Belanda harus diserahkan kepada NKRI. Hal inilah yang merupakan awal cerita hingga Papua diputuskan kembali menjadi bagian dari NKRI ini.
Dukungan bagi Papua juga diberikan pada pemerintahan era Jokowi ini. Banyak dana yang digelontorkan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta pembangunan di Bumi Cendrawasih. Tak hanya itu, dibeberkan jika dana yang diperuntukkan Papua ini lebih besar dibanding provinsi lain. Hal ini merupakan bukti jika NKRI memberikan perhatian penuh ke wilayah tersebut.
Jika tempo hari terjadi insiden rusuh yang berakibat tuntutan kemerdekaan Papua ini hanyalah ulah oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut hanya mendompleng isu rasisme guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Maka dari itu pemerintah terus mewanti-wanti agar seluruh warga Indonesia khususnya Papua agar tak terprovokasi berita apapun bentuknya.
Apalagi ditengarai adanya kelompok-kelompok yang ingin mempermasalahkan keabsahan Papua bagian dari NKRI. Yang mana seringkali beraksi dan berujung pada tindakan anarkis serta merugikan banyak pihak. Tentunya ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, bukan?
Isu rasisme seringkali menimbulkan dampak besar, implikasinya terhadap persatuan dan kedaulatan negara. Rasisme yang berujung tindakan separatis hanya akan membuat kerugian bagi semua pihak. Namun, kita boleh tenang karena kondisi Papua telah aman dan kondusif. Warga bumi Cendrawasih ini juga telah beraktifitas normal seperti biasa.
Kabar baiknya, banyak dari pendemo menyatakan penyesalannya. Terkait aksi rusuh yang mereka lakukan. Mereka mengatakan jika akan berkomitmen tak akan lagi terhasut isu rasisme dalam bentuk apapun.
Dari sini bisa kita lihat, sinkronisasi antara Papua dan Indonesia tak terpisahkan memiliki dasar yang kuat. Maka wajar adanya jika Indonesia menindak tegas segala bentuk rasisme yang mengancam persatuan. Akhirnya, perdamaian ini sebetulnya mudah diwujudkan, karena letaknya pada hati nurani setiap orang. Rasa toleransi tinggi, menghormati dan mengharagai sesama warga Indonesia mampu mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh tak terpecahkan. Papua Bagian NKRI, harga mati!
)* Penulis adalah mahasiswi Papua, tinggal di Jakarta
