Pemerintah Targetkan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Nasional di Indonesia Emas 2045
Jakarta – Pemerintah menargetkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi nasional dalam visi Indonesia Emas 2045, salah satunya melalui kemudahan akses terhadap permodalan.
Dalam hal ini, BRI selaku bagian dari bank plat merah terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor UMKM melalui berbagai inovasi dan layanan keuangan yang berkelanjutan.
Dengan jaringan yang luas, BRI menjadi mitra strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, BRI juga menghadirkan program pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha.
“BRI terus mengalokasikan sumber daya demi mendukung segmen mikro dan ultra mikro melalui inovasi keuangan, program pelatihan, serta pendampingan usaha. Langkah ini sejalan dengan visi kami dalam memperkuat perekonomian masyarakat,” ujar Direktur Utama BRI, Sunarso.
Sementara itu, di lapisan tengah, segmen menengah berfungsi sebagai penyeimbang portofolio kredit dengan pertumbuhan yang lebih stabil. Pada puncak piramida, segmen korporasi besar tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, meski jumlah nasabahnya lebih kecil.
Sunarso menjelaskan bahwa permintaan kredit di sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, permintaan kredit, terutama di segmen mikro, cenderung mengalami penurunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meluncurkan Program Pengembangan UMKM bagi penyandang disabilitas netra.
“Saya menghargai langkah Pemprov DKI dalam mendukung pemberdayaan UMKM bagi disabilitas netra,” ujar Wibi.
Namun, ia menekankan bahwa program ini harus memiliki dampak nyata dan tidak sekadar menjadi acara seremonial.
Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan, akses pasar yang lebih luas, serta evaluasi berkala sangat diperlukan agar program ini memberikan dampak nyata.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat simbolis.
