Oleh : Edward Krey)
Aksi rasis dan persekusi yang memicu demonstrasi massal telah dimanfaatkan kelompok separatis untuk menyuarakan referendum. Siasat licik tersebut patut disayangkan karena faktanya Papua adalah bagian sah Indonesia dan program peningkatan kesejahteraan terus dioptimalkan pemerintah.
Pada tahun 2001, sekitar 80 persen keluarga di Papua masih hidup dalam kondisi keterbelakangan dalam pertanian, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Saat itu harga barang – barang konsumsi di kota Jayapura lebih tinggi 45 persen terhadap Jakarta dan jauh lebih mahal lagi di daerah – daerah terpencil. Bahkan harga BBM juga sangat jauh berbeda dengan BBM yang ada di Jawa.
Belajar dari hal tersebut, akhirnya Pemerintah di tangan Presiden Jokowi, membangun beragam infrastruktur untuk Papua seperti pembangunan jalan, jembatan dan juga menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Meski berbagai ancaman dari kelompok separatis tak kunjung reda, pembangunan di Papua tetap berlanjut.
Tentu tidak bijak kiranya apabila kita menuduh seseorang jahat hanya karena warna kulitnya. Jika bangsa Indonesia non – Papua mengejek orang – orang Papua dengan sebutan monyet, maka sesungguhnya mereka merasa lebih mulia sebagai makhluk hidup dari orang Papua. Tentu ini sebuah kejahatan.
Mantan Ketua MK Mahfud MD berujar bahwa, Presiden Indonesia sejak era Soekarno hingga Joko Widodo selalu menaruh perhatian kepada rakyat Papua dan tidak pernah menganggap Papua sebagai anak tiri..
Mahfud bahkan mengapresiasi langkah presiden Jokowi yang telah membangun infrastruktur, agar Papua menjadi semakin maju. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa membangun Papua bukan karena ingin menang Pemilu, tetapi karena Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.
Masyarakat sudah sepatutnya kembali kepada sejarah, sehingga tidak ada lagi suara referendum dibalik nuansa Hak Asasi Manusia. Menjelang Operasi Trikora di Papua (1961 – 1962), Presiden Soekarno berpidato menentang apa yang disebut negara boneka bentukan Belanda dan menyerukan agar masyarakat Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum. Dirinya juga menyatakan tak akan mundur sebelum Papua (waktu itu masih dibawah naungan Belanda) masuk ke dalam teritorial Indonesia.
Sejarah juga mencatat Presiden Soekarno mengumumkan akan mempersiapkan komando operasi yang bertugas menduduki Papua Barat dengan kekuatan bersenjata.
Operasi yang didukung Komando Mandala di bawah pimpinan Soeharto tersebut sukses. 13 tahun pasca – Konferensi Meja Bundar yang salah satu agendanya merundingkan nasib Papua. Akhirnya Belanda melunak dan Papua saat itu disebut Irian Barat.
Pastinya, Kebijakan pemerintah RI terhadap status Papua apabila ditinjau dari Hukum Internasional tentu sudah final yaitu, Papua dan Papua Barat merupakan begian dari wilayah NKRI. Mengingat ketika proses berintegrasinya hukum Internasional ke dalam hukum Nasional.
Dari sejarah tersebut tentu kita tahu bahwa Papua merupakan sesuatu yang mesti di perjuangkan, dan saat ini seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke haruslah memiliki hasrat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dengan tetap mempertahankan Papua, sehingga tidak perlu ada desas desus referendum.
Perbedaan ras yang menurut kelompok separatis sebagai salah satu alasan mereka untuk memisahkan ras Melanesia dari pangkuan NKRI, menurut mereka beda dengan ras Melayu, jadi harus pisah dari Indonesia, Namun secara statistik ternyata lebih banyak orang Ras Melanesia yang tinggal di Papua dan sekitarnya dibanding dengan diluar Papua, selain itu Ras Melanesia terpecah dalam puluhan negara di Pasifik selatan. Sehingga tidak ada negara khusus untuk Ras Melanesia dan tidak ada negara di dunia ini yang berdasarkan ras sebagaimana faham Fasis dari Adolf Hitler dulu sebelum Perang Dunia Ke – II meledak.
Setiap masyarakat pasti menginginkan hidup damai tanpa ada kerusuhan, sebagai warga negara Indonesia, semangat toleransi haruslah ditunjukkan, bukan dengan keegoisan diri semata.
Kita juga harus menghindari sikap rasisme terhadap masyarakat Papua. Hal ini tentu sebagai wujud kita dalam mengamalkan nilai – nilai Pancasila yang sudah menjadi ideologi Bangsa. Tak ada lagi ujaran rasialisme seperti sebutan monyet untuk siapapun warga negara di Indonesia, karena kita semua saudara sebangsa dan se tanah air.
)* penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta
