Papua Tetap Merah Putih, Tak Ada Opsi Referendum
Oleh : Rebecca Marian )*
Masyarakat Papua tak hilang semangat dalam menyampaikan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menolak referendum dan intervensi asing terhadap persoalan Papua yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan Indonesia.
Ratusan orang dari Aliansi Masyarakat Papua Indonesia (AMPI) berbondong-bondong berkumpul untuk menyuarakan dukungannya pada Indonesia. Merekaa turun gunung untuk menyampaikan hal tersebut di depan Istana Negara pada awal Septembe r2019. Aksi damai tersebut merupakan bukti ketegasan mereka sebagai bagian dari NKRI, dan tidak akan membuka opsi referendum seperti yang digembar – gemborkan oleh kelompok separatis.
Koordinator aksi Rio Wanda mengatakan, bahwa Papua setia pada merah putih, NKRI harga mati, tak ada tempat bagi bintang kejora bagi kami. Merah Putih yes, bintang kejora NO.
Ia juga berpendapat, bahwa sudah menjadi kesepakatan bersama dengan berlandaskkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua dan Papua Barat telah menjadi bagian yang sah dari Indonesia. Karena itu pihaknya mengingatkan agar masyarakat Papua mewaspadai adanya upaya pihak yang sengaja ingin memecah belah bangsa.
Rio menyatakan kesetujuannya agar pihak kepolisian menyeret para provokator, pengadu domba masyarakat Papua dan LSM pro asing yang ingin memperkeruh suasana di Bumi Cenderawasih itu ke Jeruji besi. Ia berharap agar TNI – Polri bersikap tergas dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan penandatanganan petisi diatas kain putih yang terbentang di sekitar lokasi aksi damai tersebut. Tanda Tangan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk menolak referendum Papua dan menangkap provokator.
Sementara itu penolakan referendum juga gencar disuarakan oleh Gerakan Solidaritas Pemuda Papua dan Ras Melanesia, mereka juga menolak intervensi asing terhadap persoalan Papua yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.
Penolakan tersebut sebagaimana disampaikan dalam aksi damai oleh warga Papua yang tergabung dalam gerakan tersebut, di Jakarta, aksi tersebut juga diikuti oleh aktifis Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia sebanyak sekitar 300 orang.
Salah satu peserta aksi Ismail Marasabessy mengatakan dalam orasinya agar Polri menangkap oknum dan pelaku di balik pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.
Ia berharap agar Indonesia tidak boleh hancur oleh oknum seperti itu. Kebebasan dan keyakinan diakui oleh seluruh bangsa, tetapi Ras Melanesia bukanlah segelintir orang – orang yang menginginkan kerusakan di NKRI.
Menurutnya, masyarakat Papua dan ras Melanesia adalah ras yang besar dan berjiwa Merah Putih. Meski masyarakat Indonesia terpengaruh oleh gerakan Papua Merdeka karena isu ras, tetapi haruslah cerdas dalam menyikapi hal tersebut agar tidak terjebak pada propaganda separatisme.
Ismail dengan tegas juga menolak akan adanya politik adu domba agama, suku dan Bangsa. Dia juga mengatakan agar masyarakat secara sadar tidak mudah terpancing dengan berita hoaks maupun provokatif.
Sampai kapanpun Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan. Semua warga negara harus tunduk pada hukum dan jika ada orang yang bersalah maka harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
NKRI dan Pancasila sudah final dan tidak dapat diubah, adalah kewajiban bagi seluruh bangsa untuk menjaga Indonesia dari segala upaya perpecahan.
Sehingga seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke sudah semestinya menghadirkan kedamaian, khususnya di tanah Papua. Salah satu cara konkritnya adalah dengan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak benar. Sehingga sekelompok orang yang tidak ingin Indonesia damai, haruslah dilawan.
Mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengatakan bahwa Papua tidak bisa merdeka karena sudah menyatakan bersatu dengan Indonesia secara sah dan di sahkan dalam resolusi PBB. Resolusi tersebut berlalu dan tidak dapat dicabut kembali.
Sehingga keinginan sekelompok orang agar Papua dapat merdeka, hanyalah sebuah mimpi semu belaka.
Perhatian Pemerintah memang tidaklah berkurang untuk Papua, segala upaya dilakukan demi terwujudnya perbaikan di Papua di segala sektor.
Keinginan masyarakat Papua untuk menjadi bagian dari NKRI haruslah dijaga demi menjaga persatuan Indonesia. Tak ada yang namanya referendum, sudah saatnya kita berbenah untuk Papua dan Indonesia.
)* Penulis adalah mahasiswi Papua, tinggal di Jakarta