JAKARTA – Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ras dan golongan yang berbeda. Perbedaan inilah yang seharusnya menjadi dasar kekuatan untuk membangun negara yang aman, damai, sejahtera dan maju.
Konfik rasial kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membuat kericuhan dan kekacauan di Papua dan Papua Barat hingga mengangkat kembali isu referendum dengan tujuan untuk memisahkan Papua dari NKRI. Padahal, Tanah Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Hal tersebut sah dan final, karena telah diakui oleh dunia Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan bahwa PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Hal itu berdasarkan laporan hasil pertemuan wakil tetap RI di PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB pada 10 September 2019 di New York, Amerika Serikat.
Selain New York Agreement 1962, ada act of free choice 1969. Akan tetapi resolusi PBB 2524 tahun 1969 itu sudah menjelaskan bahwa keputusan sudah final yaitu tidak ada lagi istilahnya referendum atau kemerdekaaan Papua yang disetujui sebagian anggota sidang umum pada waktu itu.
Rakyat Papua sudah merdeka bersama NKRI dan tetap NKRI.
Indonesia disebut sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbeda-beda tetapi tetap satu yakni Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang sudah terbukti mempersatukan, sebuah filosofi hidup masyarakat Indonesia yang heterogen dimana intoleransi, radikalisme dan separatisme bukanlah ajaran dari masyarakat Pancasila.
Pada Rabu, 25 September 2019 pukul 10.00 WB, 92,4 PAS FM Jakarta akan mengadakan talkshow bertemakan ‘Papua Tetap NKRI, Jaga Kedaulatan Bangsa’. Adapun narasumber yang bakal mewarnai gelaran diskusi tersebut, yakni dari SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos dan Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya.
