Setahun Prabowo-Gibran: Perkuat Infrastruktur Ponpes, Pemerintah Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Pendidikan Santri

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren (ponpes).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kesepakatan bersama (SKB) sebagai langkah strategis mendukung pembangunan infrastruktur ponpes yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kesepakatan ini menegaskan peran sinergis antar kementerian dan pemerintah daerah dalam memastikan pondok pesantren mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek teknis dan perizinan bangunan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

“Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama agar ruang belajar para santri aman dan nyaman,” tegas Dody.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah didorong melakukan proses perizinan, sertifikasi bangunan, serta pendampingan teknis. Kementerian PU menyediakan layanan hotline dan pendampingan langsung di lapangan bekerja sama dengan Dinas PU setempat, sekaligus melakukan assessment keandalan bangunan di 8 provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Penilaian ini bertujuan membangun standar bangunan ponpes yang kuat dan layak huni.

Lebih jauh, Cak Imin mengungkapkan bahwa bantuan infrastruktur akan difokuskan pada pesantren dengan jumlah santri besar (lebih dari 1.000 siswa) dan kondisi ekonomi terbatas.

“Presiden Prabowo menginginkan bantuan diberikan secara lebih luas, namun prioritas utama adalah pesantren yang memang sangat membutuhkan agar anak-anak didik kita belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Cak Imin.

Program ini merupakan respons langsung terhadap evaluasi pemerintah pasca tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. Presiden Prabowo memerintahkan agar pemerintah hadir cepat dan tepat dalam menangani persoalan infrastruktur pendidikan agama agar insiden serupa tidak terulang.

Selain pembangunan fisik, kesepakatan ini juga menitikberatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi para santri. Upaya ini bertujuan mengubah semangat gotong royong di pesantren menjadi keterampilan teknis yang terstandarisasi dan diakui secara resmi.

“Kalau Kementerian Agama menjadi penjaga nilai moral, pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan, maka kami di Kementerian PU menjadi jembatan teknis agar pembangunan ini berjalan seirama. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia,” pungkas Menteri PU, Dody Hanggodo.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran terus mendorong terwujudnya pondok pesantren yang berkualitas, aman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang mencetak generasi tangguh dan berdaya saing.