Oleh : Rebecca Marian )*
Dalam mewujudkan pembangunan secara Indonesiasentris, Tanah Papua rupanya menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkannya. Apalagi pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Kementerian Perhubungan selama 8 tahun terakhir terus melakukan pembangunan sarana prasarana trasportasi di Provinsi Papua dalam mempercepat terwujudnya konektivitas antar daerah di Papua.
Pembangunan sarana-prasarana sektor perhubungan di wilayah Timur Indonesia tentu saja sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-sentris di Papua.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih tentu saja bukan perkara yang mudah, sebab banyak hambatan dan tantangan yang selalu mengadang dalam pelaksanaannya di lapangan.
Meski demikian, pemerintahan di era Joko Widodo – Ma’ruf Amin seakan tak pernah menyerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Hingga kini masyarakat di Tanah Papua patut bersyukur karena dapat menikmati infrastruktur transportasi yang dibangun dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kebijakan pemerintah dalam membangun sektor perhubungan di Papua disebabkan karena masyarakat yang tinggal di pegunungan Papua kehidupannya sangat bergantung pada konektivitas transportasi udara.
Pembangunan bandara di pegunungan Papua dilakukan oleh Kementerian Perhubungan juga sangat mendukung kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di seluruh wilayah Papua. Sebelum kebijakan BBM satu harga diterapkan, harga BBM Rp. 50.000 per liter hingga Rp 100 ribu/liter.
Dengan kebijakan BBM satu harga diberlakukan pemerintah saat ini masyarakat di Papua bisa membeli BBM Rp 6.500/liter sama dengan daerah lain di Indonesia.
Konektivitas wilayah dan mobilitas pendudu antar pulau di Papua diwujudkan melalui penyelenggaraan angkutan laut dan/atau udara.
Wilayah Papua yang memiliki karakteristik bentang alam berupa gunung, pegunungan, hutan belantara dan pesisir lautan mengakibatkan akses ke wilayah pedalaman jauh lebih mudah dicapai menggunakan moda transrportasi udara.
Saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 389 lapangan terbang yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan distrik, di Provinsi.
Tantangan terbesar penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang lancar dan murah, yang memungkinkan rakyat dan pemerintah melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisien.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Prof Poppy Rupaidah, mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membangun konektivitas antar daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
Selain bidang perhubungan, pemerintah daerah juga harus terus memberikan dorongan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua dengan memberikan kesempatan belajar ke berbagai universitas dan pegunungan tinggi kepada anak-anak asli Papua.
Tentu saja ada beberapa kendala pembangunan infrastrukru perhubungan di antasanya luasnya wilayah Provinsi Papua khususnya jika dibandingkan dengan penduduknya yang bermukim secara terpencil dan terpencar.
Permasalahan lain dihadapi pemerintah membangun infrastruktur transportasi Papua mahalnya ongkos dikarenakan sangat sulit akses khususnya di pegunungan tengah Papua yang terjal serta kawasan rawa dan tanah gambut di bagian selatan.
Salah satu pentingnya pembangunan bagi Papua adalah masih tingginya angka kemiskinan di Papua. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Tentu saja hal ini tidak bisa ditangani hanya dengan memberikan bantuan tunai.
Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja yang bisa dilakukan adalah penerapan pembangunan inklusif merata pada setiap isu. Ekonomi diperkuat dengan membuka berbagai lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM di Papua.
Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Basuki menuturkan, untuk mewujudkan infrastruktur andal, Kempupera berkomitmen melaksanakan program pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia(SDM) masyarakat Papua.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa angkutan barang merupakan hal yang penting dalam sektor transportasi. Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah.
Budi mengungkapkan, saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari data Ditjen Hubdat Kemenhub tercatat peran angkutan logistik melalui jalan raya mencapai 80-90 persen, sisanya menggunakan moda transportasi lain.
Tercatat biaya logistik Indonesia dibanding negara tetangga masih jauh, mereka biaya logistiknya 12 persen kurang lebih, kita masih di angka 23 persen.
Inefisiensi tersebut bisa dikurangi dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur baik itu jalan, pelabuhan dan bandara.
Kebutuhan akan logistik tentu saja sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan Warga Papua, sehingga diperlukan pembangunan secara serius guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
