Oleh : Indah Rahmawati Salam )*
Papua sebagai provinsi paling timur di Indonesia memiliki banyak keunikan baik dari segi kekayaan alam maupun dari kekayaan budaya. Salah satu keunikan yang dimiliki Papua yaitu adanya ratusan suku bangsa yang berbeda bahasa dan adat istiadatnya, dimana suku disana terbagi menjadi suku-suku pesisir, kepulauan dan pegunungan. Bahkan, tanah Papua juga merupakan wilayah yang kaya akan konfliknya. Seperti halnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia agar terbebas dari segala penjajahan yang selama ini dirasa dialami oleh rakyat Papua. Menyikapi hal ini, Pemerintah tidak pernah putus asa dan selalu berusaha untuk mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Adanya dukungan terhadap pembangunan di Papua juga mulai terasa sejak diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Akhirnya gagasan dan perjuangan luar biasa rakyat Papua terwujud melalui UU tersebut walaupun masih banyak kekurangan di dalamnya seperti adanya kendala pada kewenangan Pemprov Papua yang tidak mampu mengimbangi regulasi yang sudah dibuat. Pembangunan pasar budaya Mama Papua yang juga merupakan impian rakyat Papua sejak 14 tahun silam, sayangnya selalu mengalami hambatan. Isu pasar Mama Papua bahkan telah menjadi isu nasional dan dimulainya pembangunan pasar ini pada 30 April 2016 oleh Presiden Jokowi menjadi perhatian serius bagi mama Papua, karena pertumbuhan ekonomi di Papua tanpa tambang yaitu 8,2 persen dan salah satunya merupakan kontribusi mama Papua dari sektor ekonomi.
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga turut andil melakukan berbagai perubahan pendekatan pembangunan demi membangun Papua yang semakin baik dalam ikatan NKRI. Di tengah isu-isu perjuangan kemerdekaan Papua, Pemprov Papua terus menjalankan berbagai kebijakan Nawacita yang ditetapkan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Ditambah lagi dengan beberapa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, menjadikan momen-momen tersebut sebagai suatu bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah pusat kepada rakyat Papua yang juga dilihat sebagai upaya untuk memantapkan berbagai kebijakan negara.
Progres pembangunan jembatan Holtekamp di Kota Jayapura yang di groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada 8 Mei 2015 hingga saat ini secara fisik jembatan telah mencapai 78,68%. Proyek ini sendiri merupakan terobosan Pemerintah Pemprov Papua sejak April 2013 dengan membuat skema cost-sharing antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura. Kedepannya jembatan Holtekamp akan dijadikan landmark Indonesia di hadapan kawasan Pasifik dan sebagai simbol kemajuan insfrastruktur di wilayah perbatasan RI – PNG. Panen raya di Merauke pada 9 Mei 2015 juga bagian dari pendekatan wilayah adat Animha di Papua yang patut diapresiasi karena mampu menjadikan Merauke sebagai sentra pangan di Kawasan Timur Indonesia. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bapennas demi menata pendekatan pembangunan yang mengutamakan kekhasan Papua juga memberikan hasil yang cukup optimal. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dimasukkannya pendekatan pembangunan eknonomi wilayah berbasis 5 kesatuan adat (Mamta, La Pago, Me Pago, Animha, dan Saireri) ke dalam RPJMN tahun 2015-2019. Hal ini mencerminkan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan pola desentralisasi yang asimetrik.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anggaran pembangunan Jalan Trans Papua tahun ini pun dinaikkan. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan Trans Papua tahun ini mencapai Rp 3,4 triliun. Dari uang itu, Rp 1 triliun digunakan untuk pembangunan jalan di Papua Barat dan Rp 2,4 triliun lainnya untuk Papua. Hal ini guna menembus 112 kilometer (km) jalan yang belum tembus, sehingga pada akhir tahun nanti angka jalan yang belum tembus tinggal 366,2 km dan bakal dituntaskan hingga akhir 2018 mendatang. Pembangunan infrastruktur di Papua juga termasuk merevitalisasi dan membangun bandara-bandara, seperti Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Bandara Nop Goliat Dekai di Yahukimo, Bandara Wamena, dan Bandara Utarom.
Segala upaya Pemerintah yang dilanjutkan oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya mendapatkan apresiasi dari sebagian besar rakyat Papua. Semenjak itu pula sepertinya keinginan Papua untuk berpisah dari NKRI semakin hari semakin menipis, bahkan di tahun pertamanya saja, Presiden Jokowi sudah mengunjungi Papua sebanyak empat kali dan berkomitmen penuh untuk membangun Papua sebagai daerah prioritas dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Kereta Api, Pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.
James Kembu yang merupakan anak mantan Panglima OPM Wilayah Keerom bersama para pemuda Papua membentangkan Bendera merah putih raksasa dengan panjang 120 meter dan lebar 80 meter di perbatasan RI-Papua Nugini, tepatnya di lapangan bola kampung Skofro, kabupaten Keerom. Momen yang terjadi pada 1 Mei 2016 ini menjadi simbol integrasi Papua ke NKRI 53 tahun silam. Skofro sendiri merupakan Kampung basis kelompok OPM pimpinan Lambert Peukikir dan Yan Werare serta sejumlah warga Wamena yang diketahui masih ada keterkaitan dengan kelompok OPM. Skofro merupakan jalur utama menuju perbatasan RI-PNG karena jarak lapangan Skofro dengan PNG hanya pada radius 1 kilometer. Warga disana menyatakan diri bahwa mereka akan sepenuhnya setia pada NKRI dan menolak segala aktivitas yang berhubungan dengan kampanye hitam ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) atau Organisasi Papua Barat Merdeka terhadap NKRI. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah.
Begitu banyak penembakan yang terjadi di tanah Papua akibat adanya kesalahpahaman yang terpelihara sekian tahun lamanya, namun kesadaran kini mulai tumbuh di benak rakyat Papua. Setelah berpuluh tahun lamanya OPM berseberangan dengan NKRI, secara perlahan kelompok pejuang kemerdekaan Papua mulai menyatakan diri bersatu dengan NKRI. Seperti yang dilakukan 15 orang Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang selama ini dikenal sebagai militan pendukung Pimpinan TPN-OPM Papua Goliat Tabuni bersama sekitar 200 warga Tingginambut, Puncak Jaya menyatakan diri bergabung dalam NKRI pada 1 Juli 2017.
Panglima Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Yapen Timur dan sejumlah anggotanya pada 17 Agustus 2017 secara resmi bergabung kepada NKRI. Proses penyerahan diri ini dilakukan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 lalu. Melihat pencapaian yang ada, Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya OPM berani menegaskan bahwa kawasan pegunungan tidak akan melakukan gerakan separatisme.
Melengkapi kemeriahan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 pada 27 Oktober 2017, PT PLN memberikan kado istimewa bagi masyarakat Papua dan Papua Barat berupa aliran listrik untuk 101 desa di Papua dan Papua Barat. Sebanyak 16 desa diantaranya berada di Sorong, 4 desa di Merauke, 6 desa di Timika, 52 desa di Manokwari, 16 desa di Jayapura, dan 7 desa di Biak. Untuk itu, hingga saat ini sudah 117 desa yang berlistrik dari target 379 desa untuk tahun ini.
Melalui program-progam pembangunan yang dicanangkan Pemerintah, perjuangan Pemerintah nampaknya kini telah membuahkan hasil dan mulai dirasakan rakyat Papua, sehingga kesadaran untuk memisahkan diri dari Indonesia semakin lama akan semakin menipis. Namun, hal ini juga tak lepas dari dukungan seluruh rakyat Indonesia yang tak pernah putuh asa untuk mempertahankan Papua sebagai surga kecil di tanah NKRI. Mengingat masih ada segelintir orang di Papua yang merasa tertindas karena belum memiliki kesadaran terhadap adanya proses pembangunan yang hingga saat ini sedang digalakkan Pemerintah dan justru berjuang memisahkan diri, serta masih ada pula kepentingan asing yang senantiasa terus mencoba untuk mengendalikan Papua. Maka, perjuangan Pemerintah bersama segenap rakyat Indonesia untuk mempertahankan saudara-saudara kita di Papua tidak cukup berhenti sampai disitu saja dan perlu untuk didukung dukungan setiap pihak. Hal itu perlu dilaksanakan karena apa yang dilaksanakan oleh pemerintah hingga sejauh ini telah sesuai dan merupakan realisasi dari program Nawacita yang dilakukan secara konkrit dan terukur.
)* Penulis adalah Mahasiswi IAIN Kendari
