Pembangunan IKN di Era Prabowo Gibran Wujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Oleh : Andi Mahesa )*
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke kawasan yang lebih strategis. Di balik proyek ambisius ini terdapat potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, baik bagi daerah sekitar maupun bagi negara secara keseluruhan.
Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Darmawan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah. Menurutnya, pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo-Gibran.
Wayan Darmawan mengatakan sejak awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di pulau Jawa. Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur. Ketimpangan perekonomian itu juga sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya.
Salah satu hal yang paling mencolok dari pembangunan IKN adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran yang akan menyertai proses pemindahan ibu kota. Jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur telekomunikasi akan dibangun untuk mendukung kelancaran akses dan konektivitas antara IKN dan daerah-daerah lainnya. Dengan hadirnya berbagai infrastruktur yang modern, dilihat dari kacamata ekonomi, kawasan sekitar IKN akan merasakan dampak positif dalam hal kemudahan akses dan percepatan mobilitas.
Dengan adanya pembangunan IKN beserta infrastruktur yang memadai, Darmawan yakin bahwa pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar, sehingga diharapkan dari pembangunan IKN ini adanya potensi yang dapat tergarap.
Untuk melakukan hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan lainnya. IKN adalah mimpi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya.
IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN akan menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiplier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke seluruh Indonesia.
Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Hasanuddin mengatakan pemerintah melalui Otorita IKN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Pemerintah menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar agar mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses terhadap pasar, perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pelatihan-pelatihan kerja telah meningkatkan kesempatan bekerja dan pendapatan bagi warga lokal. Pendapatan bagi pelaku usaha lokal pun ikut meningkat yang awalnya dalam satu hari sebelum ada IKN hanya mendapatkan sekitar Rp5 juta saja, sekarang bisa memperoleh pendapatan dua kali lipat.
Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kalimantan Timur, baik SDA yang dapat diolah untuk industri maupun produk-produk kerajinan dan budaya lokal harus menjadi bagian dari ekonomi IKN yang berkembang. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus diwujudkan agar manfaat ekonomi dari pembangunan IKN dapat dirasakan secara merata, tidak hanya oleh segelintir kalangan, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hasanuddin melihat hal ini sebagai kesempatan besar bagi suku-suku asli daerah ini untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal dan keberagaman budaya. Pembangunan IKN harus mencakup aspek perlindungan dan penguatan hak-hak masyarakat adat, agar keberadaan mereka tetap dihargai dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sedangkan, dilihat dari sisi investasi, Pembangunan IKN menjadi magnet baru bagi investasi di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun optimis kinerja investasi di Kaltim akan terus meningkat. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing dan domestik.
Berdasar data, realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur hingga Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp55,82 triliun bersumber dari investasi penanaman modal dalam negeri dan investasi dari negara luar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana mengatakan bahwa akumulasi realisasi investasi Triwulan III tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp Rp38,65 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,16 triliun. Sementara, target realisasi investasi Provinsi Kaltim sendiri di tahun 2024, ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp76,02 triliun.
Secara keseluruhan, pembangunan IKN memiliki potensi besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang yang ada IKN dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya memberi manfaat bagi Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi dunia. Pembangunan ini juga merupakan langkah berani untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kini, saatnya seluruh masyarakat bergerak bersama, dengan semangat gotong royong, untuk menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, keberagaman, dan persatuan bangsa Indonesia.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.