Oleh : Ratu Shandy Aenun )*
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu hajat besar pemerintah yang sudah direncanakan secara matang. Pembangunan IKN pun diyakini akan menjadi generator pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan bahwa pembangunan IKN bernama Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan magnet pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan kontribusi secara nasional.
Budi mengatakan pemindahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur berpotensi menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin merata ke luar Pulau Jawa, Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu konektivitas antarwilayah dan keterkaitan yang kuat antar sektor.
Pemindahan IKN juga ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Di sini, IKN akan menjadi simbol kedaulatan negara yang potensial terhadap ancaman. Budi menuturkan, menjadi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis termasuk ibu kota negaranya sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisah akan ibu kotan negara dengan kota-kota lain akan meminimalisasi ancaman negara.
Dewan Penasihat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H Adji Pangeran Haryo Kesumo Poeger mengatakan, masyarakat di wilayahnya mendukung sepenuhnya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini karena pemindahan IKN diyakini dapat membawa perubahan dari segi ekonomi dan sosial. Adji menuturkan, Kesultanan Kuta Kartanegara tidak ada masalah dengan adanya pembangunan IKN karena IKN ini juga untuk Kalimantan Timur.
Sebagai informasi, rencana Ibu Kota Negara (IKN) telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN tentu saja memiliki pertimbangan yakni luar biasanya potensi besarnya sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang sangat strategis.
Sementara itu DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang, RUU IKN tersebut disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI.
Oleh karena itu, sebagai generator pertumbuhan ekonomi nasional, Kalimantan Timur dirasa mampu menguatkan sistem pengendalian keamanan nasional. Hal ini juga menyebabkan IKN diprediksi akan menjadi salah satu kota berpengaruh.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, mengatakan bahwa pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam.
Ma’ruf mengatakan bahwa kita harus berpikir untuk seluruh Nusantara. Indonesia itu termasuk Kalimantan dan Papua Juga. Banyak orang tidak memahami wawasan nusantara, pikirannya tidak jernih, melakukan kritik yang tidak bermanfaat seperti membuat perpecahan.
Tentu saja membangun ibu kota baru di daerah tertinggal, lebih penting daripada uang negara dikorupsi seperti bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI).
Pemindahan IKN itu memberi rezeki kepada penduduk setempat yang selama ini dalam kekurangan. Kini, jalan raya di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN sudah mulus. Waktu tempuh mereka ke kota besar lainnya seperti Balikpapan, menjadi lebih singkat. Apalagi jika jalan tembus ke IKN melalui jembatan pulau Balang.
Perlu kita ketahui juga bahwa Wacana pemindahan Ibukota muncul juga didasari oleh beban Pulau Jawa saat ini yang menanggung beban dan padatnya penduduk. Pada tahun 2017 jumlah populasi di Pulau Jawa mewakili 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia sisanya dibagi ke pulau di luar pulau Jawa.
Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.
Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan sektor perekonomian secara nasional dan tidak hanya tersentralisasi di pulau Jawa.
Generator pertumbuhan ekonomi tentu saja diperlukan demi perbaikan perekonomian nasional, salah satu generator yang perlu dibangun adalah dibangunnya Ibu Kota di wilayah yang sudah dipilih oleh pemerintah melalui beragam kajian dan studi.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
