Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mampu untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) masyarakat Tanah Air dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan juga terjadinya perubahan pola piir, sehingga bukan hanya pembangunan secara fisik saja yang dilakukan.
IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Menurut Presiden, sebagai negara besar Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa. Apabila memang Indonesia tidak segera melakukan pembenahan dan transformasi mulai dari sekarang, maka cita-cota untuk bisa menjadi negara maju pun akan menjadi lebih sulit terwujud.
Presiden juga menjelaskan, IKN adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa memang Indonesia sangat perlu agar bisa terdapat keadilam ekonomi. Pasalnya di Tanah Air terdapat 17 ribu pulau, dan bukan hanya 1 (satu) pulau saja. Maka dari itu, harus terjadi kesetaraan pembangunan, pemerataan pembangunan, yang mana seluruhnya berupaya diwujudkan dengan hadirnya IKN Nusantara.
Untuk bisa mewujudkan kemajuan dan juga pemerataan pembangunan tersebut, menurut Sri Mulyani tentu tidak akan bisa jika dilakukan hanya dengan upaya dari Pemerintah saja, melainkan diperlukan upaya dari semua pihak termasuk juga para investor yang melakukan penanaman modal.
Proyek pembangunan IKN Nusantara ditarget selesai 15 tahun. Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan masyarakat Melayu Banjar terhadap pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi pun berharap masyarakat Melayu-Banjar dapat terus berperan aktif dalam pembangunan IKN tersebut. Presiden Jokowi mengajak semua pihak bekerja dan berdoa untuk mewujudkan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Sebenarnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sekedar mampu untuk mewujudkan pemerataan saja, namun menurut Presiden Jokowi, justru dengan hadirnya IKN Nusantara maka akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Pulau Kalimantan pula.
Jokowi juga menjelaskan bahwa adanya pembangunan IKN Nusantara bukan hanya diwujudkan oleh Pemerintah dalam bentuk pemindahan bangunan fisik saja dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung baru semata. Namun justru, adanya proyek pembangunan IKN bertujuan untuk bisa menumbuhkan cara kerja dan pola pikir baru dalam melayani masyarakat serta mampu bersaing dengan sumber daya manusia (SDM) dari negara lain.
Pada kesempatan lain, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa ke depannya, ekonomi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur akan berbasis value creation dan akan menjadi bagian dari superhub IKN.
Ditambahkannya, terdapat beberapa strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN. Pertama, mengenai sumber daya manusia (SDM) bisa meningkatkan daya saing mereka. Kedua,mengenai sektor ekonomi, Ketiga, adanya ekonomi hijau, Keempat ekonomi digital, Kelima integrasi ekonomi domestik dan Keenam pemindahan IKN sendiri.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan dalam pemulihan ekonomi dan sosial di Kaltim harus dapat memanfaatkan secara cerdas rencana pemindahan IKN baru ke Kaltim. UU IKN telah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas sejak 2022. Dan Presiden Joko Widodo menginginkan agar rancangan UU IKN dapat segera dibahas oleh DPR-RI.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan hasil telaahan Mendagri, RPJMD Kaltim harus melakukan perubahan-perubahan. Harus dilakukan dinamika-dinamika sesuai perkembangan lingkungan strategis yang juga berubah.
Dengan adanya kesesuaian atas dinamika yang terjadi, maka juga menandakan bahwa memang perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan strategis serta kondisi-kondisi lainnya.
Tentunya pembangunan dan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bukan hanya sebagai sekedar pemindahan atau pembangunan secara fisik saja, melainkan justru hal tersebut mampu untuk meningkatkan adanya daya saing SDM dengan negara lain, lantaran juga diimbangi dengan adanya perubahan pola pikir baru.
)* Penulis adalah kontirbutor pada Lembaga Media Perkasa
