Pembangunan Infrastruktur dan Transformasi Besar sebagai Legasi Berharga Presiden Jokowi

Oleh: Bambang Prasetyo )*

Sejak menjabat sebagai Presiden RI ketujuh pada tahun 2014, Joko Widodo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Pembangunan yang masif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga bertujuan menciptakan pondasi yang kokoh bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah tersebut tidak lepas juga dari transformasi besar sebagai bentuk legasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau 10 tahun belakangan ini.

Kepala Negara berusia 63 tahun ini menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, pria kelahiran Kota Surakarta tersebut memprioritaskan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah.

Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra yang memudahkan mobilitas barang dan manusia antarprovinsi, sehingga meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya distribusi. Infrastruktur ini juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan manufaktur, yang semakin berkembang berkat kemudahan akses transportasi.

Selain jalan tol, Kepala Negara juga memfokuskan perhatian pada pembangunan pelabuhan dan bandara di wilayah-wilayah terpencil, termasuk di Indonesia timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, terutama yang jauh dari pusat ekonomi, dapat terintegrasi dalam pembangunan nasional.

Presiden Jokowi melihat pentingnya menghilangkan kesenjangan antarwilayah sebagai syarat penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan merata. Salah satu capaian besar Presiden Jokowi adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang dirancang untuk menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara.

Pelabuhan tersebut berperan penting dalam mendorong ekspor, khususnya di sektor otomotif, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Pembangunan ini menunjukkan visi jauh ke depan Presiden RI ketujuh dalam mempersiapkan Indonesia untuk bersaing di era global.

Di sektor transportasi publik, pemerintahan pemimpin bangsa yang menjabat sejak tahun 2014 ini juga mencatatkan kemajuan pesat. Pembangunan MRT di Jakarta, LRT Jabodebek, serta revitalisasi moda transportasi massal lainnya, merupakan upaya konkret untuk mengurangi kemacetan di perkotaan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Infrastruktur transportasi publik yang modern ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan serta mendukung upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif juga sangat terasa di Papua, wilayah yang selama ini kerap tertinggal dari segi pembangunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Papua menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Jalan Trans Papua, yang sepanjang 4.330 kilometer, menjadi proyek monumental yang menghubungkan berbagai wilayah di Papua yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat integrasi Papua ke dalam struktur pembangunan nasional, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Di sektor energi, Presiden Jokowi juga mendorong pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah untuk mengatasi masalah defisit energi dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.

Proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi fosil maupun terbarukan, telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Pria kelahiran Kota Surakarta ini juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmennya terhadap lingkungan dan keberlanjutan.

Salah satu langkah konkret adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah, serta pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan potensi sumber daya air di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan adil. Seperti contoh, yakni pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur yang tidak hanya menekankan biaya logistik saja, namun juga meningkatkan daya saing, terlebih turut mewujudkan pemerataan pembangunan demi keadilan sosial.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menilai bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh bencana jelas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur di era Jokowi juga didukung oleh reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi dan transparansi. Program percepatan perizinan investasi yang diterapkan pemerintah, termasuk Online Single Submission (OSS), telah memudahkan proses perizinan bagi investor, sehingga mendorong masuknya investasi asing dan domestik. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Jokowi juga tidak melupakan pentingnya infrastruktur digital. Di tengah era Revolusi Industri 4.0, pemimpin bangsa ini memprioritaskan pembangunan jaringan internet yang merata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.

Program Palapa Ring, yang merentangkan jaringan fiber optic ke berbagai daerah, telah berhasil meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Infrastruktur digital ini menjadi tulang punggung bagi pengembangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun konektivitas dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi tersebut telah berhasil memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan peluang baru, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan infrastruktur yang maju, Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global dan siap bersaing di panggung internasional.

*) Pengamat Kebijakan Publik Persada Institute