Oleh : Abdul Rozak )*
Pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan efisiensi logistik. Dengan adanya penghematan tersebut maka diharapkan mampu memperbaiki akses masyarakat terhadap berbagai barang kebutuhan dasar.
Logistik merupakan hal yang vital untuk sebuah negara, transportasi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya terbukti menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar.
Sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia membutuhkan konektivitas yang baik untuk melancarkan pergerakan manusia maupun distribusi logistik ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP). Sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi demi efisiensi logistik.
Kebijakan Joko Widodo terkait dengan Efisiensi Logistik, mendapatkan apresiasi dari Supply Chain Indonesia (SCI) yang memasuki usia 7 tahun pada 20 Oktober 2021. Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, selama masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur transportasi terbilang masif di berbagai wilayah. Sehingga, pembangunan infrastruktur transportasi yang masif itu dapat meningkatkan konektivitas yang berpotensi meningkatkan efisiensi logistik.
Infrastruktur tersebut terutama mencakup pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan, jalan tol dan rel kereta api di sejumlah wilayah. Bukan hanya itu saja, Setijadi juga menilai sejumlah program di beberapa kementerian juga berdampak positif terhadap sektor logistik. Salah satunya adalah program tol laut yang terus berkembang dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 26 trayek pada tahun 2021.
Setijadi menuturkan, demi meningkatkan konektivitas tersebut, SCI mendorong pengembangan secara intensif sistem transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone. Lebih lanjut dirinya berharap, kehadiran sistem transportasi multimoda itu akan meningkatkan keseimbangan penggunaan moda transportasi yang pada saat ini didominasi transportasi jalan dan berdampak terhadap biaya transportasi yang tinggi.
Sekadar informasi, berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan, transportasi barang (logistik) di Indonesia masih didominasi oleh angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kerusakan jalan.
Selain itu, terlalu banyaknya angkutan barang melalui transportasi jalan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan dapat meningkatkan emisi gas buang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa angkutan barang merupakan hal yang penting dalam sektor transportasi. Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah.
Budi mengungkapkan, saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari data Ditjen Hubdat Kemenhub tercatat peran angkutan logistik melalui jalan raya mencapai 80-90 persen, sisanya menggunakan moda transportasi lain.
Sementara itu, baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa biaya logistik di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Menurutnya, ongkos logistik negara-negara lain sudah 12 persen. Tercatat biaya logistik Indonesia dibandaing negara tetangga masih jauh, mereka biaya logistiknya 12 persen kurang lebih, kita masih di angka 23 persen.
Menurut Joko Widodo, inefisiensi tersebut bisa dikurangi dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur baik itu jalan, pelabuhan dan bandara.
Dengan adanya infrastruktur tersebut, Jokowi ingin agar produk-produk dan barang-barang dari Indonesia dapat bersaing bila diadu kompetisi dengan produk negara lain. Sehingga daya saing kita akan menjadi lebih baik. Harus kita akui bahwa infrastruktur transportasi merupakan bekal masa depan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pergerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bayangkan jika koneksi atau interkoneksi antar wilayah tersendat, boleh jadi wilayah lain akan mengalami kekurangan bahan pangan, jika bahan pangan terjadi kelangkaan maka dampaknya adalah kenaikan harga yang tidak dapat terkontrol. Budi Karya Sumadi selaku Kementerian Perhubungan mengatakan, Transportasi logistik merupakan darah dari semua kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif serta penopang sektor lainnya untuk terus bergerak.
Dirinya juga mengungkapkan, di masa pandemi, aktivitas sektor logistik tetap berjalan relatif stabil dan aktivitas belanja daring juga semakin meningkat. Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh jaringan transportasi yang memadai agar dapat berjalan lebih baik lagi.
Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah era Jokowi memang telah terbukti nyata manfaatnya, salah satunya adalah tarif bbm satu harga dari Sabang sampai Merauke yang belum pernah dicapai oleh presiden sebelumnya.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
