Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)*

Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkan Desember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.

Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja. Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.

Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukan di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasi di Jawa, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali-Nusra, 3 lokasi di Kepulauan Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

Proses waktu pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak September 2025 untuk proses Lelang dan persiapan konstruksi. Ditargetkan pemerintah, pembangunan fisik Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026 agar siap digunakan untuk tahun ajaran 2026/2027.

Dody memaparkan, manfaat Sekolah Rakyat diantaranya memberikan Pendidikan formal gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2), mendukung Pendidikan inklusif untuk membantu memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.

Sebagai contoh, pemerintah akan mempercepat Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Natuna. Sekolah tersebut akan berdiri di Kawasan Kompleks Masjid Agung Natuna, menggantikan fasilitas sementara yang selama ini beroperasi di Asrama Haji.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Pekerjaan fisik telah dimulai awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pertengahan tahun 2026.

Puryanti menjelaskan, Gedung Sekolah Rakyat permanen ini akan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Total terdapat 36 ruang belajar (rumbel) yang disiapkan untuk tiga jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 18 rumbel, Tingkat SMP 9 rumbel, dan Tingkat SMA 9 rumbel.

Selain itu, lanjutnya, Kawasan sekolah nantinya juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai agar proses pembelajaran berjalan maksimal. Ia yakin dengan kapasitas ruangan yang jauh lebih besar dan fasilitas yang representatif, jumlah penerimaan siswa pada tahun ajaran berikutnya bakal meningkat signifikan.

Puryanti mengungkapkan, peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi akses pendidikan anak-anak di Natuna, terutama dari keluarga yang rentan. Pembangunan sekolah ini akan dikerjakan langsung oleh Satker Kementerian PU yang berada di Tingkat Provinsi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pembangunan diproyeksikan berjalan cepat dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri sangat menyambut pembangunan tersebut dan menganggapnya sebagai tonggak penting peningkatan layanan Pendidikan di daerah perbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat permanen dengan fasilitas lengkap diharapkan dapat mendorong pemerataan pendidikan dan pembuka peluang lebih luas bagi anak-anak Natuna untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, optimistis Pembangunan Gedung fasilitas penunjang Sekolah Rakyat yang ditangani oleh Kementerian PU berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memastikan Pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan sesuai standar dan target waktu yang ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat ini pada akhirnya bukan hanya soal menghadirkan gedung sekolah baru, tetapi juga tentang memperkuat fondasi keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah berupaya memastikan bahwa masa depan mereka tidak lagi ditentukan oleh batasan ekonomi.

Namun, komitmen pembangunan infrastruktur saja tidak cukup tanpa adanya pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja erat agar kualitas pendidikan yang dihadirkan sejalan dengan fasilitas fisik yang dibangun.

Jika seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan baru yang inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius negara menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan bangsa.

)* Penulis merupakan Aktivis Pendidikan