Oleh : Misael Pranza )*
Papua merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Namun, kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Provinsi ini memiliki sumber daya mineral yang bernilai tinggi, hasil hutan yang berlimpah, sumber daya sungai untuk pembangkit tenaga listrik yang besar, serta potensi lain seperti keindahan panorama alam yang luar biasa indah. Belum mampunya penduduk lokal dalam mengelola aset lokal Papua mengakibatkan angka kemiskinan di Papua mencapai angka 27,43%. Oleh karena itu, pemerintah terus melakkan akselerasi guna mengembangkan SDM Papua.
Luasnya wilayah, keberagaman kekayaan alam, dan keindahan yang dimiliki tanah Papua tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Menurut data BPS (2017), Provinsi Papua memiliki kepadatan penduduk sebesar 10 jiwa/km2 pada tahun 2015. kepadatan penduduk ini sungguh bertolak belakang dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 19.872 jiwa/km2 pada tahun yang sama. Rendahnya kepadatan penduduk di Papua dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan SDA yang ada. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi pemicu Provinsi Papua masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia.
Ketersediaan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu sebab rendahnya angka Rataan Lama Sekolah (RLS) Papua. Angka Rataan Lama Sekolah menjadi acuan dalam kualitas pendidikan dalam suatu provinsi di Indonesia. Semakin maju kualitas pendidikan suatu provinsi, semakin tinggi juga angka RLS provinsi tersebut. Perlu dicatat bahwa nilai Rataan Lama Sekolah akan mempengaruhi indikator kemajuan lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka melek huruf. Data BPS menjelaskan, nilai IPM Provinsi Papua adalah 60,06, lebih rendah daripada nilai IPM rataan Indonesia dari 34 provinsi adalah 71,39. Menurut definisi dari BPS (2014), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Berbagai cara terus diupayakan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Langkah yang dilakukan adalah melalui upaya pembangunan infrastruktur, perbaikan birokrasi perizinan, perbaikan penyediaan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Provinsi Papua termasuk dalam perhatian utama pemerintahan Joko Widodo karena provinsi ini termasuk provinsi yang memerlukan perhatian lebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, M Lakotani mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua khususnya bidang pendidikan maupun kesehatan akan mampu meningkatkan kualitas SDM Papua. Dengan demikian, kesejahteraan akan secara perlahan terwujud dan masyarakat Papua dapat setara dengan wilayah lain. Hal tersebut juga dapat berdampak positif bagi putra-putra Papua agar dapat mengelola kekayaan SDA dan potensi daerahnya sendiri.
Ada lima prioritas pembangunan 2023 di provinsi Papua Barat, pertama : percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kedua : peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan sosial. Prioritas ketiga, pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, keempat : peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan. Kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah.
Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 ditargetkan akan mencapai 5,5 persen dari 0,51 persen di tahun 2021; IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,19 point dari 65,26 point di tahun 2021. Target tersebutlah yang memacu pemerintah untuk terus berupaya melakukan akselerasi pengembangan kompetensi SDM Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Abdul Majid mengatakan pihaknya akan memastikan pendidikan dan manajemen sekolah di Papua terus menunjukkan peningkatan. Diharapkan layanan pendidikan kepada generasi muda Papua semakin maju. Oleh karena itu, tenaga pengajar atau guru harus bisa menjaga kualitas mutu pada setiap satuan pendidikan. Bimbingan teknis akan terus dilakukan kepada tenaga pengajar agar kualitas pendidikan terus meningkat. Selain itu, pemerintah pusat diminta untuk terus fokus membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah, transportasi, bantuan sekolah maupun tenaga pengajar.
Sementara, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Casiwiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong kini siap untuk menjadi pusat pengembangan kompetensi SDM Papua. Pihaknya menjelaskan, transformasi dilakukan Kemnaker dengan agenda rebranding, reformasi kelembagaan, redesain pelatihan, revitalisasi infrastruktur, peningkatan SDM pelatihan dan pengembangan kolaborasi.
Melalui terobosan inilah BPVP Sorong bisa memiliki tata kelola yang lebih baik, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Papua, gedung dan sarana pelatihan yang memadai, SDM kepelatihan yang berkompeten serta kemitraan dan jaringan kerja yang semakin luas.
Kemnaker juga melakukan redesain pelatihan agar sesuai dengan pasar kerja lokal dan kebutuhan masyarakat pasar kerja lokal dan kebutuhan masyarakat Papua di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata sebagai sektor strategis Papua. Langkah tersebut dirasa penting dilakukan demi memeratakan akses pengembangan SDM sebagai bentuk kehadiran negara untuk memenuhi hak semua warga Papua untuk meningkatkan kompetensinya.
Saat ini SDM menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai tantangan dalam megatrend dunia yang dinamis. Pemerintah memandang pengembangan SDM Papua menjadi langkah untuk percepatan pembangunan Papua. Percepatan pembangunan Papua akan menerapkan pembangunan yang selaras dengan konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Akselerasi dalam membangun infrastruktur pendidikan serta sarana kesehatan merupakan langkah konkret pemerintah untuk memajukan SDM Papua. Karena dengan langkah tersebutlah SDM Papua dapat mengelola SDA yang melimpah.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
