Oleh: Kristina Ohee*
Pulau Papua dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan keanekaragaman budayanya yang kaya, telah lama menjadi pusat perhatian dalam dinamika pembangunan Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah ini.
Pembangunan ekonomi di Papua telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan energi, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan raya dan bandara, telah dianggap sebagai langkah krusial untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Selain infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan juga merupakan bagian integral dari visi pembangunan Papua yang lebih luas. Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung tetapi juga membuka peluang baru bagi generasi muda Papua untuk berkontribusi pada pembangunan wilayahnya.
Pembangunan Papua juga harus dilihat dalam konteks peningkatan otonomi daerah dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola sumber daya alam telah menjadi langkah positif dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan politik.
Upaya mengatasi ketertinggalan tanah Papua sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, hingga bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada tiga tahun pemerintahannya saja, Jokowi telah meletakkan dua pola pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama, pendekatan infrastruktur. Kedua, pendekatan sumber daya manusia. Langkah ini merupakan bentuk kecintaan Jokowi dan Ma’ruf Amin dan diharapkan menjadi fondasi pembangunan di bumi Cenderawasih secara berkelanjutan.
Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah sebagai kunci utama untuk mencapai setiap pembangunan yang dilakukan di seluruh tanah air. Presiden Jokowi menyoroti kebutuhan akan keselarasan ini, yang masih menjadi tantangan dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia.
Salah satu contoh adalah ketika pemerintah pusat membangun infrastruktur seperti bendungan dan pelabuhan di daerah, namun infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi sekunder dan jalan-jalan lokal tidak dibangun oleh pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengembangan wilayah dan kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
Presiden juga menekankan bahwa pentingnya dialog dan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum merencanakan dan melaksanakan setiap proyek pembangunan. Presiden menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus dipertimbangkan bersama dengan daerah, sehingga kebutuhan lokal dan kesiapan daerah dapat diperhitungkan secara lebih baik. Presiden Jokowi menekankan bahwa semua kebijakan pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan koheren dari tingkat pusat hingga daerah.
Pendekatan yang serupa juga diadopsi oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, yang menekankan bahwa pembangunan Papua memerlukan kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Meskipun Papua memiliki potensi alam yang besar, masyarakatnya masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan. Langkah-langkah konkret seperti status Daerah Otonomi Khusus (Otsus) telah diambil oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua, namun tanpa dukungan penuh dari masyarakat setempat, upaya ini tidak akan berhasil sepenuhnya.
Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda Papua menjadi sangat penting dalam membangun Papua yang lebih baik. Dengan memperkuat kolaborasi ini, diharapkan Papua dapat berkembang lebih baik, meminimalkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama semua pemangku kepentingan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Papua dan seluruh Indonesia.
Terkait dengan pembangunan di Papua, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap seluruh kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah. Dukungan ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Ketika masyarakat secara aktif mendukung rencana pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan terjadi sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama menuju kemajuan dan kesejahteraan.
Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Papua dimanifestasikan melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan lokal, keterlibatan dalam program-program pembangunan, serta dukungan moral terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan wilayah. Dengan membangun konsensus dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, potensi positif pembangunan dapat dimaksimalkan, sementara tantangan dan hambatan yang ada dapat diatasi secara efektif.
Dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda Papua, serta melalui sinkronisasi yang kokoh antara kebijakan pusat dan daerah, Papua dapat menjadi tonggak pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh penduduknya. Melalui kolaborasi yang kokoh dan kesungguhan dalam mengatasi tantangan, Papua dapat mengukir masa depan yang lebih baik, memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Indonesia, dan mewujudkan cita-cita sebuah Papua yang aman, sejahtera, dan maju.
*Penulis merupakan mahasiswi asal Papua
