Papua – Pembangunan Papua terus diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses kemajuan daerah. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya proyek infrastruktur maupun investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat asli Papua dapat merasakan peningkatan kesejahteraan, akses ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berpusat pada manusia, khususnya orang asli Papua. Paulus mengatakan pendekatan dialog menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah.
Ia menilai komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan menghormati nilai sosial masyarakat adat akan menciptakan ruang pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw.
Menurut Paulus, pembangunan tidak boleh dilakukan melalui pendekatan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi, hingga dampak jangka panjang bagi orang asli Papua. Ia menegaskan masyarakat Papua harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bukan hanya menjadi objek kebijakan nasional.
Dukungan terhadap pembangunan Papua juga disampaikan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi. Ia menilai pembangunan di Papua, khususnya di Nabire, telah menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
“Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujarnya.
Melkisedek juga menyampaikan bahwa masyarakat adat menerima perubahan pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang dinilai membawa dampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok membantu masyarakat adat dalam mengelola aktivitas ekonomi dan memperluas akses pelayanan publik.
“Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat adat mendukung pembangunan Papua karena pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi Papua yang lebih baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi faktor penting agar pembangunan di Papua dapat berjalan inklusif, berkeadilan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
