Oleh : Abner Wanggai )*
Pemerintahan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Papua melalui berbagai pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang komprehensif tersebut, maka kesejahteraan rakyat Papua akan segera terwujud.
Ketika Presiden Joko Widodo terpilih pada 2014 lalu, beliau menjelaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Dirinya yakin bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol dan lain sebagainyam akan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil.
Jika kita berfokus pada pembangunan secara menyeluruh, tentu saja salah satu yang patut diprioritaskan adalah pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat. Meski kedua provinsi paling timur tersebut kaya akan sumber daya alam, kedua wilayah tersebut rupanya tertinggal dari provinsi lain.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat.
Tentu saja Papua bukanlah satu-satunya prioritas pembangunan infrastruktur. Semua daerah perbatasan, semua daerah tertingga sekarang menjadi prioritas. Papua merupakan salah satunya.
Lalu timbul pertanyaan, mengapa Papua menjadi prioritas pembangunan infrastruktur? Nyatanya, Infrastruktur dibutuhkan untuk Papua.
Wilayah timur Indonesia tersebut telah bertahun-tahun mengalami keterisolasian karena medan yang sulit dilalui, sehingga sangat sulit bagi masyarakat Papua untuk menjangkau ke berbagai desa yang lain.
Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus digalakkan, agar nantinya lahir konektifitas yang menjadi arus perputaran uang.
Misalnya, pembangunan jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah. Karena, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan juga telah tertuanf dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditegaskan kembalu melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Wamena-Jayapura.
Sebelum jalan trans Papua tersebut dibangun, untuk dapat pergi menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses.
Di lain kesempatan, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti, meminta kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.
Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah tentu telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun masih ada masalah yang mengikutinya seperti diplomasi dan administrasi.
Perlu kita sadari bahwa akar persoalan dari masalah tersebut adalah kesejahteraan dan keadilan. Itulah yang mendasari terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sehingga sudah sangat tepat dan perlu kita implementasikan bersama. Karena Inpres yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut menitikberatkan kepada pendekatan kesejahteraan.
Oleh sebab itu, mantan ketua umum Kadin Jawa Timur tersebut menginginkan semua pola pendekatan pembangunan di Papua dapat melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga, wajib mengedepankan semangat pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat.
LaNyala mengatakan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menjadi era baru bagi Papua yang wajib didukung dan dikawal.
Dari kacamata daerah, Papua dihadapkan pada tangantan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Angka kemiskinan di Papua yakni sebesar 26,55% dan Papua Barat 21,51 atau merupakan angka kemiskinan tertinggi se-Indonesia. IPM pada 2019 adalah 60,84 atau terendah se-Indonesia, lemahnya manajemen pelaksanaan otonomi khusus, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Pantai dan di pegunungan di Papua, masalah keamanan di wilayah pegunungan dan tuntutan dialog dengan Jakarta.
Agar program pembangunan semakin optimal, tentu saja diperlukan situasi politik, hukum dan keamanan yang kondusif.
Seblumnya Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.
Akan ada dampak dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga pemerintah perlu melakukan dialog dengan masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung seiring dengan situasi sosial di Papua agar semakin kondusif.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
