Pembangunan Papua Menjadi Bukti Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Papua

Oleh : Haruku Obi )*

Pemerintahan era Presiden Jokowi terus mengejar pemerataan pembangunan untuk Indonesia Timur, terutama di Papua. Sejumlah infrastruktur mulai dari transportasi, perkantoran pemerintah, jalanan umum, pertanian dan fasilitas umum lainnya terus dibangun agar masyarakat Papua merasakan kesejahteraan dan potensi alam yang dimiliki provinsi lainnya.

Pembangunan infrastruktur di Papua sesuai dengan mapping yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk survei lapangan mencakup koordinat geografis, batas wilayah, topografi, dan informasi lainnya yang relevan dengan wilayah atau konsep yang sedang dipetakan. Sehingga, pembangunan menjadi efektif dan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat.

Tujuan dibangunnya berbagai infrastruktur di Papua agar nantinya wilayah tersebut dapat menarik investasi untuk masuk dan membangun bisnisnya disana. Jika investasi besar-besaran masuk ke Papua, akan memperluas lapangan pekerjaan, majunya sektor pertanian, serta UMKM.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan pihaknya ditetapkan sebagai pemenang lelang pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan senilai Rp3,3 triliun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jalan trans Papua ini nantinya akan menghubungkan berbagai sentra pertanian, perkebunan, perikanan, hingga sumber kekayaan lainnya di Papua.

Masyarakat akan terbantu dengan adanya pembangunan jalan ini. Karena akan semakin mempermudah mobilitas barang, manusia, maupun hasil kekayaan alam. Trans Papua ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas serta memperluas jaringan jalan yang nantinya akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Proyek Trans Papua ini merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena dengan panjang 50,14 km. Adapun lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain penanganan jalan, jembatan, perbaikan lereng dan tebing serta pembangunan fasilitas penimbangan.

Selain Trans Papua, Hutama Karya saat ini sedang menggarap beberapa proyek dengan skema KPBU di antaranya pengembangan terhadap fasilitas pelabuhan eksisting secara komersial pada Pelabuhan Anggrek Gorontalo milik Kementerian Perhubungan serta proyek pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, di Jawa Barat bersama PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengatakan pembangunan yang merata dan inklusif di Papua dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan politik serta memperkuat stabilitas wilayah tersebut. Ini dapat mengurangi risiko konflik dan memperkuat perdamaian serta rekonsiliasi di Papua.

Gencarnya pembangunan baik infrastruktur maupun SDM di Papua merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, Pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat Papua yang mandiri dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dukungan penuh antara pemerintah dengan masyarakat agar pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi Bumi Cenderawasih.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi di Papua masih tertinggal cukup jauh dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut karena pembangunan di Papua baru dilakukan secara masif di era Presiden Jokowi. Di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan di Provinsi Papua juga mengalami penurunan, pada Maret 2023, menjadi 26,06% yang didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan, hal tersebut juga dibarengi juga dengan penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2022.

Data tersebut membuktikan bahwa langkah pemerintah dalam pemerataan pembangunan khususnya di Papua sangat efektif menyejahterakan masyarakat di bumi Cenderawasih. Kebijakan tersebut perlu dilanjutkan agar pembangunan dapat berkesinambungan dan mengantarkan Papua setara dengan wilayah lain.

Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan dapat menjadi tolok ukur yang mengubah paradigma pembangunan dan pelayanan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih efektif dan terarah

Asisten II Sekretariat Daerah Mimika Papua, Willem Naa mengatakan jika pembangunan infrastruktur sudah merata, investasi akan dengan mudah masuk ke Papua dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru yang cukup besar. Tidak hanya itu, komoditas alam di Papua juga dapat dengan mudah di budidayakan.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya yang dilakukan dalam pembangunan Papua menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di provinsi ini. Dengan terus menggerakkan roda pembangunan, diharapkan Papua dapat bertransformasi menjadi daerah yang aman, makmur, dan setara dengan wilayah lain.

Untuk mencapai pembangunan Papua perlu dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan dapat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab moril untuk berkarya bagi NKRI. Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua memerlukan komitmen jangka panjang, partisipasi aktif masyarakat, dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut akan memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan memajukan Papua, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Makassar