Oleh : Loa Murib
Pembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkanmanfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timurIndonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokuspada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asliPapua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilanpembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkandari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatankesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari ProyekStrategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaanserta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhanmasyarakat di tingkat akar rumput.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagaisubjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasiyang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruangpemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untukmemastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatanaktif masyarakat yang terdampak langsung.
Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuhkepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakuppeluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuhaspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besardalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harusdiselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.
Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di Papua tidakdapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan ekonomi. Ia menilai bahwa peningkatan pendapatanmasyarakat akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakatmemiliki penghidupan yang layak, ruang-ruang konflik dapat diminimalisir karena masyarakatdapat lebih fokus pada aktivitas produktif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar tercipta masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan mandiri.
Selain pendekatan dialogis, konsep pembangunan berbasis bottom up juga menjadi elemenpenting dalam kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hinggakota perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memilikiproses pembangunan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya hadir sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus memperkuat penghormatan terhadap identitas sosial dan budayamasyarakat adat Papua yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat.
Sejalan dengan itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, MelkisedekRumawi, menyampaikan bahwa masyarakat adat telah merasakan langsung dampak positif daripembangunan yang berjalan, khususnya di wilayah Nabire yang kini menunjukkanperkembangan yang lebih maju. Ia juga menilai bahwa pemekaran wilayah memberikan ruangpercepatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah membantu masyarakat di wilayah pelosok dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar serta mempermudah aktivitas ekonomimasyarakat Papua.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat adat pada dasarnya mendukung pembangunanyang dilakukan pemerintah karena memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Dukungan tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap perubahan yang terjadi, selamapembangunan tersebut tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adatsebagai pemilik utama tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan partisipatif mampu menciptakan ruang penerimaan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Dengan berbagai dinamika tersebut, pembangunan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat. Pendekatan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap nilai budaya, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi pentingdalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakankemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secaramenyeluruh. Pada akhirnya, pembangunan Papua diharapkan benar-benar menjadi instrumenutama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruhmasyarakat adat di Tanah Papua.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
