Oleh : Moses Waker )*
Pemerintah mengakomodir aspirasi masyarakat dengan menambah 3 provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Penambahan wilayah baru tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Masyarakat Papua patut bergembira karena permintaan mereka ke Presiden Jokowi dikabulkan. Akhirnya Papua punya 3 daerah otonomi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran wilayah memang sangat urgent untuk mempermudah penduduk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi. Ada pula manfaat lainnya yakni mengakselerasi pembangunan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran Papua untuk mengakselerasi pembangunan. Ada ketimpangan antara Papua dengan daerah lain karena memang mereka baru bergabung tahun 1969. Tito juga memaparkan ketika dulu ada provinsi baru (Papua Barat) maka di Manokwari dan sekitarnya berkembang dengan pesat.
Dalam artian, pemekaran wilayah akan mempercepat berbagai pembangunan sehingga tidak ada perbedaan besar antara Indonesia Timur dan Barat. Jika ingin maju maka kita harus menghapus ketimpangan antara Papua dan daerah-daerah lain sehingga ada pemerataan pembangunan.
Apalagi daerah Papua amat potensial karena memiliki tambang tembaga dan emas serta hasil bumi lain seperti sagu. Jika ada pembangunan di Papua maka kita optimis masyarakat akan makin maju karena mereka bisa mengolah hasil bumi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
Ketika ada pemekaran wilayah maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditambah karena jumlah provinsinya juga bertambah. Uang APBD ini yang penting karena berguna untuk membangun infrastruktur untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Misalnya jembatan, jalan raya yang representatif, dan lain sebagainya. Jika ada jalan raya maka meminimalisir ketergantungan dari transportasi udara yang mahal.
Selama ini harga-harga barang di Papua berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan di Jawa. Penyebabnya karena mayoritas diangkut dengan pesawat. Namun jika sudah ada jalan-jalan raya yang mulus maka distribusi sembako dan barang lain bisa via darat sehingga diharap harganya bisa ditekan. Dengan begitu maka masyarakat Papua makin sejahtera karena menghemat uang belanja.
Inilah yang disebut dengan efek domino positif dari pemekaran wilayah. Ketika ada provinsi baru dan ada APBD lalu ada pembangunan besar-besaran. Akan dibangun infrastruktur yang memudahkan mobilitas rakyat sehingga harga barang juga bisaa ditekan.
Selain itu, pemekaran wilayah juga mengakselerasi pembangunan karena ada infrastruktur berupa jalan raya (bukan hanya makadam). Jika infrastruktur memadai maka akan memicu para investor untuk masuk dan membangun bisnis di Papua. Dengan pabrik hasil penanaman modal ini maka bisa mengolah berbagai hasil bumi di Papua.
Jika ada pabrik investasi maka juga bermanfaat bagi masyarakat Papua karena mereka bisa melamar kerja di sana. Dengan begitu maka akan terbebas dari status pengangguran dan taraf hidupnya membaik. Ini adalah contoh lain dari dampak positif pemekaran wilayah.
Pemekaran wilayah juga mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia. Ketika ada provinsi baru maka dibangun lagi sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA. Anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi tidak usah sekolah ke kota bahkan provinsi lain karena di dekat rumahnya sudah ada sekolahan yang bagus. Dengan sekolah minimal SMA mereka makin cerdas dan SDM-nya berkualitas.
Pemekaran wilayah merupakan kebijakan tepat untuk mempercepat pelayanan negara kepada masyarakat. Dengan adanya pemekaran tersebut, kontrol terhadap pembangunan akan semakin optimal dan kemajuan Papua diharapkan dapat segera terwujud.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
