Oleh : Arzan Malik Narendra )*
Ibu Kota Negara (IKN) sedang dalam masa pembangunan dan pemerintah optimis prosesnya akan lancar dan tepat waktu hingga selesai 100%. Untuk memperlancar pembangunan IKN, maka Pemerintah terus mengantisipasi hambatan dan gangguan. Dengan cara ini maka proyek IKN akan berjalan tanpa kendala.
Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ini merupakan mega proyek sehingga butuh waktu bertahun-tahun. Masyarakat sangat terpukau dengan konsep IKN, yang walau belum selesai, sudah mengagumkan. Pembangunan dilakukan selama bertahun-tahun karena IKN adalah mega proyek pemerintah.
Dalam memperlancar pembangunan IKN maka ada antisipasi hambatan dan gangguan. Agus Dahlan, Kepala Bakesbangpol Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan bahwa Bakesbangpol PPU terus mensupport pembangunan infrastruktur IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku dengan turut serta berperan menjaga keamanan wilayah. Ia terus berkomunikasi dengan Otorita IKN, satgas di IKN dan tokoh masyarakat, karena harus mengantisipasi ancaman, hambatan dan gangguan.
Agus Dahlan melanjutkan, IKN merupakan program nasional, jadi sekecil apapun masalah di IKN harus diantisipasi, karena akan disorot secara nasional. Bakesbangpol PPU terus mensosialisasikan pemindahan IKN ke seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendukung penuh pembangunan IKN di Kaltim.
Dukungan dari Bakesbangpol Penajam Paser Utara sangat baik karena ada jaminan keamanan dari aparatur negara yang merupakan warga lokal Kalimantan Timur. Dengan jaminan ini maka pembangunan akan berlangsung dengan lancar.
Tidak akan ada aksi, demo, atau protes pada proyek-proyek IKN. Penyebabnya karena selain ada jaminan keamanan, sudah ada pengertian dari para penduduk asli Penajam Paser Utara. Mereka mengerti bahwa wilayah mereka dijadikan ibu kota negara karena posisinya strategis
(di tengah-tengah Indonesia) dan keberadaan IKN akan sangat menguntungkan bagi warga di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
Sementara itu, banyak ormas di PPU telah deklarasi mendukung pembangunan IKN. Pemerintah pusat perlu mengantisipasi potensi terjadinya gesekan sosial di IKN Nusantara. Ada beberapa potensi yang dapat menimbulkan masalah sosial yakni terkait dengan pembebasan lahan milik warga yang masuk dalam area pembangunan infrastruktur IKN dan penyerapan tenaga kerja lokal di IKN Nusantara.
Hambatan dalam pembebasan lahan IKN dijamin akan sangat diminimalisir. Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pembebasan tanah di wilayah Penajam Paser Utara dan sekitarnya (yang akan diubah namanya jadi IKN Nusantara). Dana pergantian tanah warga dibayarkan sejak Maret 2023.
Dalam artian, tidak ada hambatan yang berarti dalam pembangunan IKN Nusantara. Masyarakat tidak akan khawatir karena proyek IKN akan selesai tepat waktu. Warga lokal IKN membebaskan tanahnya dengan senang karena mendapat harga yang bagus, dan mereka ikut bangga karena menjadi bagian dari pembangunan ibu kota Indonesia.
Hambatan lain dalam pembangunan IKN Nusantara adalah gesekan sosial antara para pendatang dan penduduk asli Kalimantan Timur. Untuk memperkecil gesekan sosial maka masyarakat asli Borneo mendapat jaminan dan tidak akan terpinggirkan. Caranya dengan mengadakan pelatihan terhadap penduduk asli Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor mengapresiasi pelatihan yang diadakan di titik nol IKN Nusantara. Ia merasa senang dan bangga karena baru kali ini ada pelatihan di daerahnya, yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
Pelatihan yang diberikan oleh kementerian tentu sangat berguna bagi penduduk Kalimantan. Mereka bisa belajar agar punya skill baru dan makin mahir teknologi, karena pelatihannya berbasis komputer.
H. Isran Noor menambahkan, pelatihan ini sebagai wujud mendukung pemulihan ekonomi negara. Artinya, negara sudah mulai menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja berkompeten di berbagai bidang, yang benar-benar kompeten. Pelatihannya berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, demi mendukung pembangunan IKN. Prospek terserap dalam perusahaan juga besar.
Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat asli Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, meningkatkan kompetensi diri. Jika sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik maka akan bisa terserap ke berbagai perusahaan baru yang ada di IKN Nusantara. Mereka bisa jadi pegawai dan memiliki gaji yang layak.
Jika ada pelatihan yang sasarannya masyarakat lokal Kalimantan, maka akan menepis anggapan bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah pengusiran secara halus bagi mereka. Masyarakat lokal dari Dayak, Banjar, dan suku lain akan tetap bermukim di IKN dan sekitarnya. Mereka bisa bekerja karena telah mendapatkan keterampilan, setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
Pemerintah sudah mengantisipasi berbagai hambatan dan gangguan yang bisa datang dalam pembangunan IKN Nusantara. Proyek IKN sangat besar dan segala hambatan akan dihapuskan. Masyarakat juga mendukung pembangunan IKN dan tidak ada yang melakukan unjuk rasa menentangnya, karena sadar bahwa keberadaan ibu kota di Kalimantan akan sangat berguna bagi kehidupan mereka ke depannya.
)* Penulis adalah kontributor pada Lembaga Siber Nusa
