Perluasan Pembangunan Program Lumbung Pangan Untuk Atasi Krisis

Oleh : Deka Prawira)

Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah juga fokus untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional. Upaya tersebut adalah dengan membangun lumbung pangan (food estate) guna mengatasi potensi krisis pangan.

Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kapubaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisang di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Meski demikian, pemerintah juga berencana hendak memperluas pembangunan lumbung pangan ke wilayah lainnya.

Dalam kesempatan rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Jokowi mengatakan, setelah ini sudah mulai pengerjaan dilapangan untuk di provinsi yang lain yaitu di Papua maupun Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Sumatera Selatan, tetapi apa yag kita diskusikan setelah 2 hal ini betul-betul sudah bisa berjalan.

            Rencananya di daerah irigasi Kalimantan tengah seluas 148.000 hektar akan digunakan untuk menanam padi, sedangkan untuk wilayah non irigasi seluas 622.000 hektar akan dikembalikan untuk penanaman singkong dan jagung serta peternakan.

            Mantan Gubernur Jakarta tersebut juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam upaya pembangunan lumbung pangan nasional ini, salah satunya adalah  masalah kepemilikan lahan. Oleh karena itu, dirinya memberikan tugas kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikannya.

            Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan lumbung pangan merupaakan agenda strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi datangnya krsis pangan akibat merebaknya pandemi, seperti yang diperingatkan oleh Organisai Pangan dan Pertanian (FAO).

            Jokowi menambahkan, hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim serta juga tidak kalah pentingnya dalam mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan.

            Presiden Jokowi- juga sudah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu. Jokowi juga menunjuk Menteri Pertahanan (MenHan) Parabowo Subianto untuk memimpin program lumbung pangan nasional. Pembangunan lumbung pangan nasional ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1,5 hingga dua tahun ke depan.

            Untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan dalam APBN 2021.

            Sementara itu, MenHan Prabowo Subianto menargetkan bisa menanam singkong pada lahan seluas 1,4 juta hektar sampai 2025 mendatang.

            Mantan Danjen Kopassus ini juga menuturkan, Singkong bisa menutupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada masa depan.

            Ia menjelaskan, singkong kita akan menghasilkan tapioka, mokaf, yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama daripada kebutuhan pangan Indonesia, tepung tersebut nantinya bisa dijadikan roti, nasi daring singkong dan juga mie. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan konsumen mie kedua terbesar di dunia dan dirinya ingin menjamin bahwa kita tidak tergantung dari persediaan luar negeri.

            Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan 30.000 hektar lahan lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pusang akan selesai pada Oktober mendatang. Kementerian yang dipimpinnya menargetkan lahan lumbung pangan seluas 80.000 hektar sudah dikelola menjelang akhir 2021 mendatang.

            Syahrul menekankan, bahwa lumbung pangan tidak akan terkonsentrasi ke padi, melainkan juga komoditas lain, seperti sayur, buah dan ternak.

            Ditambahkannya, selain menghasilkan produk berkualitas, lumbung pangan juga bisa menyalurkan produknya ke pasar digital dan fisik dalam skala nasional.

            Sementara itu, Dewan Pembina Institut Agroteknologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub menghitung ketersediaan beras hingga akhir tahun 2020 masih cukup. Hal tersebut terlihat dari perkiraan total produksi beras tahun ini yang mencapai 29 juta ton. Jumlah ini belum termasuk stok Bulog dan beras di pedagang, serta lumbung masyarakat sekitar 3.5 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional berkisar antara 2,5 juta ton per bulan.

            Kendati pasokan beras cukup, masyarakat juga belum tentu dapat membeli beras. Hal ini dituturkan oleh Wahyudi yang merupakan Kepala Desa Panggungharjo, Kabupaten Sleman.

            Menurutnya ada sekitar 58 persen dari total 9.340 keluarga di desanya mengaku terdampak wabah corona seperti kehilangan pekerjaan dan turunnya pendapatan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan.

            Dirinya menambahkan, pemerintah desa juga menjalankan program tanam pangan di lahan-lahan desa guna memenuhi kebutuhan pangan bagi warga desa.

            Kita tengah dilanda krisis yang luar biasa, bahkan perusahaan besar sekalipun terkena dampak dari pandemi, sehingga mereka melakukan efisiensi keuangan dengan merumahkan karyawannya. Tentu saja hal ini membutuhkan solusi konkrit dalam atasi krisis. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini