Pemerintah Bergerak Menyeluruh, Pemulihan Daerah Bencana di Sumatera Terus Dipercepat

Oleh : Kurnia Efendi )*

Pemerintah dan negara telah menunjukkan respons yang sangat cepat, terukur dan juga menyeluruh dalam menangani dampak dari terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025.

Beragam langkah tersebut menunjukkan dengan sangat nyata bagaimana pemerintah bergerak aktif dalam memastikan upaya pemulihan pascabencana berjalan dengan konsisten, tidak terputus, dan mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Di tengah tantangan geografis yang ada, dan bagaimana kerusakan infrastruktur yang terjadi secara luas di sana, penguatan solidaritas nasional juga turut menjadi fondasi utama agar masyarakat Aceh tidak menghadapi masa sulit tersebut dengan sendirian.

Presiden Prabowo Subianto kembali hadir secara langsung ke tempat bencana dan sudah menempatkan pemulihan daerah bencana sebagai prioritas. Bukti nyata dari kehadiran langsung Kepala Negara tersebut menjadikan pemerintah memusatkan perhatian pada pembukaan kembali akses jalan dan jembatan strategis yang terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Ruas-ruas vital, salah satunya di Aceh seperti Bireuen–Takengon dipulihkan secara bertahap oleh pemerintah agar distribusi logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga kembali dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah pada pemulihan fungsi dasar wilayah sebagai prasyarat bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi.

Selain infrastruktur, pemerintah memastikan jaminan kebutuhan pokok masyarakat terdampak tetap terjaga. Ketersediaan pangan di pengungsian dipantau secara ketat, dengan suplai yang disiapkan dari berbagai daerah lain untuk mengantisipasi gangguan distribusi lokal.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan kehidupan sehari-hari warga selama masa transisi. Pemerintah juga mengambil kebijakan penyesuaian terhadap kewajiban ekonomi masyarakat terdampak, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, agar beban pascabencana tidak berlipat.

Pemulihan hunian menjadi agenda penting berikutnya. Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar seribu unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, dengan penahapan yang disesuaikan kondisi lapangan.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus awal karena tingkat kerusakan yang signifikan. Perencanaan hunian tersebut mempertimbangkan aspek keselamatan, akses terhadap mata pencaharian, serta kedekatan dengan komunitas asal, sehingga relokasi tidak memutus ikatan sosial warga. Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara agar pengungsi dapat segera keluar dari kondisi darurat menuju tempat tinggal yang lebih layak.

Penguatan solidaritas nasional terlihat nyata melalui keterlibatan berbagai elemen bangsa. Puluhan lembaga kemanusiaan mengerahkan ribuan relawan untuk membantu evakuasi, distribusi logistik, dan layanan sosial di lapangan.

Pemerintah daerah dari luar Aceh turut menyalurkan bantuan sebagai wujud kepedulian antarwilayah, baik dalam bentuk dana, logistik, maupun dukungan teknis. Keterlibatan sektor swasta dan yayasan sosial memperkuat kapasitas negara dalam menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih luas dan cepat.

Aspek transparansi dan integritas menjadi perhatian penting dalam keseluruhan proses pemulihan. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran serta bebas dari penyelewengan.

Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap dukungan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komunikasi dengan lembaga internasional juga dilakukan untuk memperkuat dukungan rehabilitasi jangka panjang, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, tanpa mengurangi kendali nasional atas proses pemulihan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan skala dampak yang luas, dengan lebih dari seratus ribu unit rumah mengalami kerusakan di 18 kabupaten dan kota di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan terus diperbarui sebagai dasar perencanaan lanjutan.

Pemerintah menggunakan data tersebut untuk menentukan skema pembangunan hunian, baik perbaikan di lokasi semula bagi rumah rusak ringan maupun relokasi ke kawasan yang lebih aman bagi rumah rusak berat dan hilang. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi kunci agar pemulihan tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berorientasi mitigasi.

Pemulihan Aceh juga berjalan seiring dengan penanganan bencana di provinsi Sumatera lain yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali puluhan ruas jalan dan jembatan yang tertutup longsor.

Fokus utama diarahkan pada penyambungan jalur utama secara temporer agar logistik dan bantuan medis dapat menjangkau wilayah terisolasi. Sambil melakukan perbaikan sementara, pemerintah merancang pembangunan permanen yang lebih tahan bencana sebagai investasi jangka panjang.

Pendekatan paralel antara tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur dasar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Evakuasi korban, layanan kesehatan, dan penyediaan logistik tetap menjadi prioritas, namun aksesibilitas wilayah tidak menunggu hingga kondisi sepenuhnya pulih. Strategi tersebut memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomi berangsur kembali, sekaligus mempercepat pemulihan psikologis masyarakat.

Seluruh rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa solidaritas nasional bukan sekadar slogan. Pemerintah memastikan kehadiran nyata melalui kebijakan, sumber daya, dan kerja lintas sektor yang terkoordinasi.

Pemulihan Aceh bergerak maju dengan pendekatan menyeluruh, dari pangan dan hunian hingga infrastruktur dan mitigasi. Dengan fondasi tersebut, proses bangkitnya Aceh tidak hanya ditujukan untuk kembali seperti semula, tetapi untuk menjadi wilayah yang lebih kuat, aman, dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. (*)

)* Penulis adalah Pengamat Kebencanaan