Oleh : Robert Patiray )*
Pemerintah berkomitmen untuk terus memajukan Papua. Hal itu tercermin tidak saja dari keberlanjutan pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan ekonomi hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang tak dapat dipisahkan, wilayah paling timur tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membangun SDM, Ekonomi dan Sosial Budaya demi pemerataan pembangunan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tentu saja akan mampu menunjang penanganan masalah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat serta konektivitas wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Anni Rumbiak, di Jayapua.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus (Otsus) setempat tengah berupaya dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan pemberian beasiswa bagi orang asli bumi cenderawasih. Hanya saja untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan kebijakan dan sinergitas maupun keterpaduan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia yang menyebar di lima wilayah adat. Namun, sistem seleksi itu harus transparan dan akuntabel serta proporsional menurut wilayah adat serta bidang keahliannya.
Sementara itu, menindaklanjuti instruksi dan komitmen Presiden Jokowi dalam meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua dan Papua Barat, dua kampus bertaraf nasional yang baru akan segera dibangun dan beroperasi, yakni Kampus II UNCEN Fakultas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kampus Universitas Okmin di Kabupaten Oxibil.
Dalam kesempatan pidato Presiden RI, Jokowi menekankan 2 hal, yakni komitmen untuk membangun Tanah Papua melalui peningkatan Dana Otsus menjadi 2.25% dan perbaikan tata kelola Otsus, serta fokus untuk memperbaiki kualitas SDM, untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut, termasuk melalui pendidikan tinggi.
Jokowi menambahkan, walaupun sudah banyak perguruan tinggi swasta serta tiga kampus negeri di Papua dan Papua Barat, akan tetapi masih dibutuhkan lebih banyak lagi untuk melakukan akselerasi pendidikan tinggi di Tanah Papua.
Animo pemuda dan pemudi Papua untuk menempuh pendidikan tinggi juga tidak surut, baik dari Beasiswa Otsus melalui BPSDM di dalam atau luar negeri, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), termasuk tingginya semangat untuk belajar di kampus-kampus lokal di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi melalui program kementerian sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua dalam bingkai NKRI. Keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarna Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan datanya pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.
Sementara untuk provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Selain itu perlu kita tahu bahwa Papua terdiri dari keberagaman suku dan memiliki potensi alam yang begitu kaya. Kekayaan tersebut meliputi sektor pertambangan, kelautan, perikanan, perkebunan dan memiliki aneka ragam kebudayaan yang unik. Sehingga potensi yang dimiliki oleh papua harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud dari pengakuan bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari Indonesia sehingga segala kekayaan alam dan budayanya harus mendapatkan porsi yang terhormat.
Gubernur Papua Lukas Enembe juga berharap agar pembangunan di Bidang kebudayaan, harus memiliki peran yang besar dalam memperkokoh ketahanan budaya lokal. Papua memiliki kekayaan yang harus dijaga, baik dari budaya, sumber daya alam serta berbagai potensi yang belum tergali, semua itu karena Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang
