Oleh: Timotius Gobay )*
Sejak menjabat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menujukkan komitmennya untuk membangun Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai proyek pembangunan di Provinsi Paling Timur Indonesia tersebut guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin negara yang kerap mengunjungi Papua, kunjungannya tersebut tak lain bertujuan untuk mengetahui betul permasalahan yang ada di lapangan.
Pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi, memprioritaskan pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua.
Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam kesempatan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur di Biak, Papua menjelaskan, Salah satu perhatian khusus pemerintah adalah Jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak yang merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah. Karena, infrastruktur tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pada kesempatan tersebut, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.
Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di saat berada di suatu jalan..
Penanganan ruas Jayapura-Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokik dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di peguningan tengah.
Terhadap Infrastruktur Jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari-Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.
Dirinya juga meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Wamena-Jayapura.
Sebelumnya untuk dapat pergi menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses.
Pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, lalu mengejar ketertinggalan dengan membuka akses dari suatu daerah ke daerah lain.
Beberapa masyarakat asli Papua yang penasaran juga mulai nekat melalui jalan ini meski saat itu jalan tersebut belum jadi 100%, seperti yang dilakukan oleh adik Yoni dan kawan-kawan yang menempuh perjalanan Jayapura-Wamena selama 3 hari pada tahun 2018 dan menjadi lebih cepat 2 hari pada tahun 2019 karena jalan sudah mulai selesai.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.
Menurutnya, instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh masyarakat Papua.
Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.
Pembangunan Infrastruktur di Papua tentu saja menjadi sesuatu yang penting demi pemerataan pembangunan di NKRI. Pembangunan ini tentu saja sebagai bentuk layanan pemerintah yang peduli dengan kesejahteraan yang ada di PAPUA.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
intah Berkomitmen Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Papua
