Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pemerintah RI memberlakukan pembangunan yang berparadigma Indonesiasentris, yakni berarti pembangunan yang sudah tidak hanya berpusat pada satu wilayah atau pulau tertentu saja. Kemudian pembangunan yang merata tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan Tanah Papua sebagai prioritasnya.
Semenjak era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), pembangunan memang terus diupayakan oleh pemerintah, utamanya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Bahkan belakangan ini, pembangunan yang terjadi di Tanah Air sudah tidak lagi hanya berfokus pada satu wilayah atau pulau saja seperti di Jawa, melainkan jauh lebih merata.
Daerah-daerah lain yang sebelumnya terkesan kurang diperhatikan oleh pemerintah dan kurang mendapatkan pembangunan, kini di era kepemimpinan Presiden Jokowi mulai seluruhnya diperhatikan seperti Sumatera, Aceh hingga Papua.
Bagaimana tidak, pasalnya memang wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak sekali pulau dan bukan hanya terdiri dari pulau Jawa saja, maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk terus memperhatikan seluruh wilayah dan bukan hanya berfokus pada wilayah tertentu saja.
Bukan hanya sekedar melakukan pembangunan infrastruktur dengan masif saja secara merata ke seluruh wilayah, namun Presiden Jokowi juga tidak henti-hentinya untuk terus berpesan kepada seluruh masyarakat supaya mampu mengawasi dan memantau bagaimana proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI.
Mulai dari bagaimana kualitas pembangunan yang dilakukan, apakah memang menggunakan barang yang bak dan sebagainya. Kemudian, memang beliau menegaskan bahwa pembangunan belakangan ini terus dilakukan di berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Banyak sekali pembangunan yang telah terselesaikan seperti pada pendukung transportasi.
Pada beberapa waktu yang lalu, yakni ketika berpidato dalam peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) pada Selasa, tanggal 21 Maret 2023 lalu, bahkan Presiden RI ketujuh tersebut menegaskan bahwa memang pembangunan yang kini dilakukan oleh pemerintah memiliki sifat yang indonesiasentris, kamudian Tanah Papua menjadi salah satu prioritas dari pembangunan yang dilakukan tersebut.
Presiden pun memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN).
Dirinya menambahkan bahwa sudah terdapat Jalan Trans Papua yang terbentang hingga sepanjang 3.462 kilometer (km) yang telah dibangun oleh Pemerintah RI di Papua, kemudian terdapat Jembatan Youtefa yang terbentang sepanjang 1,3 kilometer (km), ada pula infrastruktur lain seperti Bandara Domine Eduard Osok di Sorong yang juga telah diperbaiki terminalnya, hingga ada Bandara di Wamena yang telah dibangun di Jayawijaya.
Termasuk juga, Presiden Jokowi menjelaskan di Tanah Papua telah terjadi pembangunan lintas batas di sebanyan 3 (tiga) lokasi, yakni pada Skow, kemudian di Sota dan ada pula di Yetetkun di Boven Digoel yang seluruhnya telah diselesaikan oleh Pemerintah.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengajak masyarakat Papua untuk turut mengawal proses pembangunan yang ada di Tanah Papua. Presiden mengungkapkan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 alokasi anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk pembangunan Papua mencapai Rp1.036 triliun.
Kepada seluruh masyarakat Papua, beliau berpesan supaya pembangunan yang digencarkan oelh Pemerintah RI di Bumi Cenderawasih tersebut bisa terus diawasi, dikawal dan juga terus diamati, yang mana jangan sampai terjadi penyelewenangan yang justru membuat besaran dana yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan target dan tidak mencapai pembangunan yang telah direncanakan.
Sangat penting adanya peranan seluruh masyarakat untuk terus turut mengawasi terjadinya pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah RI, lantaran memang kasus korupsi menurut Presiden Jokowi bahkan sampai saat ini masih terus menjadi momok yang sangat besar untuk bangsa ini.
Pemerintah terus berupaya membangun Indonesia secara merata. Hal itu sejalan dengan program Indonesia Sentris yakni, membangun Indonesia dari pinggiran, utamanya di Papua. Staf khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah menyatakan kebijakan-kebijakan pemerintah di era Reformasi sudah jauh lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Menurut dia, saat Orde Baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini memakai pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Perbaikan kebijakan diantara kedua era pemerintahan tersebut sebenarnya jelas sangat terlihat dengan adanya pemberian otonomi khusus (otsus) yang diikuti dengan adanya penyesuaian kebijakan dan juga penambahan anggaran pendanaan.
Tanah Papua memang merupakan sebuah tanah yang memiliki kekayaan alam dan juga kekayaan sumber daya manusia sangat melimpah dan sangatlah berpotensi. Maka dari itu, kini pemerintah RI terus mengupayakan terjadinya pembangunan yang merata terjadi di seluruh pelosok negeri dengan mengganti paradigma pembangunan menjadi Indonesiasentris, yang mana Bumi Cenderawasih menjadi prioritas untuk pembangunan tersebut.
)* Penulis adalah r Mahasiswa Papua tinggal di Bali
