Papua sebagai bagian integral dari Indonesia telah menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak awal masa kepemimpinannya, upaya pembangunan di Papua telah mengalami transformasi yang mencolok, tidak hanya dalam sektor infrastruktur, tetapi juga dalam upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Salah satu aspek kunci pembangunan di Papua adalah pengembangan infrastruktur. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuatnya terhadap percepatan pembangunan di daerah ini dengan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur vital. Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan telah membuka aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil, memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien. Langkah ini tidak hanya mengurangi kesenjangan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia tetapi juga memberikan dorongan positif terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua dengan melakukan sosialisasi sekaligus menampung program strategi setiap daerah. Ketua BP3OKP Papua, Alberth Yoku mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom guna mempertanyakan apa saja program pemerintah daerah setempat yang dimasukkan dalam program strategis nasional. Sebab tugas BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi secara khusus terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perencanaan pembangunan yang sudah disinkronkan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Otonomi Khusus Papua.
Yoku menilai, setelah menyosialisasikan tugas BP3OKP di Kabupaten Keerom, pihaknya akan melanjutkan ke Kabupaten Biak, Numfor, Kabupaten Yepen, Waropen, dan Memberamo Raya pada 2024. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan daerah dalam melaksanakan beberapa program besar yang melampaui APBD. Yoku menjelaskan program strategi daerah yang sudah dimasukkan dalam program strategis nasional diharapkan agar kepala daerah terus melakukan pertemuan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga perencanaan betul-betul telah ditetapkan supaya disinkronkan dalam program strategis nasional. Dengan demikian, semua program strategis di daerah-daerah di Papua dapat disampaikan dalam rapat bersama Ketua BP3OKP Ma’ruf Amin bersama kementerian terkait agar langsung diambil keputusan dalam penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Bupati Keerom Piter Gusbager mengatakan kunjungan BP3OKP merupakan rangkaian dari tema besar Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini menjadi amanat yang harus dilaksanakan, sehingga para perangkat daerah harus memperkuat tugas dari BP3OKP untuk bersama-sama mensinkronkan program-program yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua, pemerintah bahkan telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Seusai Pemilu 2024, agenda untuk membangun langkah perdamaian berkelanjutan akan dilakukan lebih intensif, termasuk banyak membangun dialog dengan simpul-simpul sosial.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan di Papua. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan telah meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Program beasiswa dan peningkatan kualitas guru di Papua adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa anak-anak Papua memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak di daerah lain di Indonesia.
Namun, pembangunan di Papua tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekonomi. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat. Keberlanjutan pembangunan di Papua diikuti dengan kebijakan yang memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat adat menjadi pijakan utama, mengakui hak mereka untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pentingnya pelestarian budaya diakui oleh pemerintahan Jokowi dengan mendukung inisiatif lokal untuk melestarikan tradisi dan bahasa Papua. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Papua tetapi juga menghormati keberagaman Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah menyadari bahwa ada keunikan di berbagai wilayah sehingga tidak ada kebijakan yang general atau umum, tetapi harus lebih spesifik.
Di Papua juga demikian, hal itulah yang membuat pemerintah mempertimbangkan ada kebijakan konteks daerah pantai pesisir, kebijakan daerah perbatasan, dan kebijakan daerah pegunungan. Sebab, tipikal masyarakat, pola hidup, pola kepemimpinan lokal, pola kepemilikan tanah yang berbeda-beda sehingga langkah pendekatan pembangunan yang dilakukan pun harus berbeda.
Meskipun terdapat pencapaian positif dalam pembangunan Papua, tantangan-tantangan tetap ada. Konflik horizontal, perbedaan budaya, dan ketidaksetaraan ekonomi masih merupakan hambatan yang perlu diatasi secara serius. Sedangkan dalam konteks pemetaan daerah, tantangan yang dihadapi adalah wilayah yang luas, kondisi geografis yang cukup sulit, dan penduduk tersebar tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, memperbaiki tata kelola, dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan lokal.
Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa transformasi Papua tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan, keadilan, dan keharmonisan di wilayah tersebut.
