Pemerintah Buka Blokir Anggaran demi Realisasi Program Perlindungan Sosial

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian belanja negara terhadap prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembukaan blokir anggaran merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Inpres tersebut menjadi dasar kebijakan penghematan anggaran guna menjaga kualitas belanja negara serta memperkuat ketahanan fiskal.

“Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka. Tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tapi dialihkan secara terukur sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah dirumuskan Presiden,” ujar Sri Mulyani

Dari total anggaran yang dibuka kembali, sebesar Rp48 triliun berasal dari 23 K/L, sementara sisanya senilai Rp86,9 triliun berasal dari 76 K/L lainnya. Meski dana tersebut dibuka kembali, Sri Mulyani menegaskan bahwa dananya akan direalokasi secara selektif demi memastikan optimalisasi pada agenda strategis nasional. Dana dialokasikan ulang untuk mendukung agenda-agenda strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

“Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” tegasnya.

Total efisiensi anggaran yang berhasil dicapai melalui pelaksanaan Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dari 99 kementerian/lembaga, serta efisiensi TKD sebesar Rp50,6 triliun.

Kebijakan pembukaan blokir anggaran ini disambut baik oleh para ekonom. Wakil Ketua II Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta, Rudy Badrudin, menilai langkah tersebut sebagai hal positif yang dapat mendorong percepatan realisasi belanja negara dan meningkatkan perputaran uang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Daerah juga bernapas lega merespon ini, sehingga dapat merencanakan pembangunan yang diusulkan dan mengubah alokasi belanja sesuai kebutuhan dan menyesuaikan alokasi belanja secara terarah dalam kerangka prioritas nasional,” ujar Rudy

Menurut Rudy, pembukaan blokir anggaran erat kaitannya dengan upaya penyesuaian terhadap sektor-sektor prioritas, yang pengelolaannya diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis daerah sesuai arahan nasional. Ia menambahkan bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi penting, baik yang dilakukan di kantor maupun di luar.

Dengan pembukaan blokir anggaran ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program pembangunan strategis dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.