Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi, Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Oleh : Karenina Lovita )*

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan ekonomi dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi digital. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan komunitas usaha guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menilai bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor esensial dalam mendorong kemajuan UMKM. Pelaku usaha perlu memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dan bisnis secara profesional agar mampu bertahan serta berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.

Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, menegaskan bahwa digitalisasi dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pencatatan arus kas yang lebih rapi dan transparan, sehingga pengelolaan usaha menjadi lebih efektif. Peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan juga dinilai mampu mempercepat akselerasi UMKM menuju skala yang lebih besar.

Selain aspek keuangan, mentalitas dan daya tahan pelaku usaha turut menjadi perhatian utama dalam proses transformasi ekonomi. Senior Business Development Kementerian UMKM, Sabilil Hakimi Abizuar, menilai bahwa UMKM perlu memiliki pola pikir yang lebih strategis dalam mengembangkan usahanya. Bukan sekadar mengejar pendapatan, tetapi juga harus fokus pada penciptaan profit yang lebih besar untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Melalui program Sapa UMKM, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar lebih percaya diri dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Selain penguatan SDM, pemerintah juga menggandeng berbagai lembaga penjaminan untuk memastikan kelancaran akses permodalan bagi UMKM. PT Jamkrindo sebagai salah satu institusi yang berperan dalam sektor ini terus berkomitmen untuk memberikan layanan penjaminan kredit yang lebih luas bagi UMKM, koperasi, dan sektor usaha lainnya.

Hingga akhir 2024, realisasi penjaminan yang telah dicapai Jamkrindo mencapai Rp300 triliun, dengan kapasitas penjaminan yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI), Ir. Sharmila Yahya, turut menyoroti pentingnya peran lembaga penjaminan dalam mendukung stabilitas harga dan menekan inflasi. Dengan membentuk kelompok Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) di setiap kelurahan, INKOWAPI telah menyalurkan modal dalam bentuk barang dagangan bagi UMKM guna memastikan kesinambungan usaha mereka.

Dukungan dari lembaga penjaminan seperti Jamkrindo menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Melalui mekanisme ini, pelaku UMKM memiliki akses permodalan yang lebih fleksibel tanpa terbebani risiko yang terlalu besar, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya.

Selain dukungan permodalan, penguatan UMKM juga dilakukan melalui program pelatihan dan kurasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas peluang pasar. Mantan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa pelatihan UMKM dan kurasi produk berperan penting dalam membuka peluang ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Peluncuran program UMKM Start Up di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung transformasi UMKM ke arah yang lebih profesional dan kompetitif. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menerima evaluasi langsung dari kurator terkait berbagai aspek produk mereka, mulai dari tampilan kemasan, branding, rasa, warna, bentuk, hingga legalitas. Masukan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka.

Lebih lanjut, program ini juga memberikan bimbingan dalam menemukan dan mempraktikkan peluang usaha yang berkelanjutan. Dengan pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM dapat membangun konsep diri yang lebih kuat, meningkatkan motivasi sebagai entrepreneur, serta beradaptasi dengan tren bisnis digital guna memperluas jangkauan pasar mereka di tingkat nasional maupun global.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi. Dengan dukungan yang terintegrasi, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Optimalisasi industri penjaminan tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek dalam menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi fundamental untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak pada UMKM agar mereka dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Langkah-langkah konkret yang telah diterapkan saat ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih luas, peningkatan keterampilan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital, target menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang kuat dan merata semakin dekat untuk dicapai.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute