Pemerintah Dorong Stimulus Ekonomi dengan Program Bantuan hingga Juli 2025
Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan berbagai program stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang meningkat. Program-program tersebut digulirkan hingga Juli 2025, dengan fokus utama pada bantuan transportasi, subsidi upah, bantuan sosial, serta dukungan untuk sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa upaya ini sudah dalam tahap pelaksanaan.
“Barusan rapat terkait dengan stimulus ekonomi tadi sudah dilaporkan terkait dengan implementasi diskon transportasi,” ujarnya.
Diskon transportasi menjadi salah satu program yang paling cepat dirasakan masyarakat. Tiket kereta api mendapatkan potongan 30%, tiket pesawat mendapat subsidi PPN 6%, dan tiket bus antarkota pun mendapat insentif.
“Hal ini diharapkan nanti masih ada satu lagi menjelang anak sekolah, nah ini bisa berjalan,” tambah Airlangga.
Selain itu, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
“BSU ini sudah terserap lagi 11,46 juta, sehingga masih ada sisa dari target 17,3 juta,” jelas Airlangga.
Stimulus juga menyasar sektor padat karya melalui perpanjangan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Pemerintah berharap langkah ini mampu menekan biaya operasional perusahaan dan menjaga lapangan kerja tetap aman.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan tunai tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada keluarga penerima manfaat.
“Penebalan bantuan sosial juga akan segera berjalan karena anggaran belanja sudah diterima,” ujar Airlangga.
Distribusi bantuan pangan pun diperkuat, meliputi beras dan bahan pokok lainnya. Sementara itu, bantuan pendidikan disalurkan untuk program PAUD serta sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
Penentuan penerima bansos dilakukan berdasarkan data tunggal DTSEN, yang telah diverifikasi oleh berbagai instansi termasuk BPS. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan.
“Dari 20,3 juta KPM, ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah itu, 14,3 juta berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan,” ujar Amalia.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih adil, merata, dan tepat sasaran hingga akhir tahun 2025.
