Pembangunan di Indonesia bagian timur masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Pemerintah terus berkomitmen mengupayakan percepatan pengentasan daerah tertinggal di wilayah Papua.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua tengah berusaha untuk melakukan percepatan pengentasan daerah tertinggal di daerah tersebut dengan melakukan koordinasi di daerah yang masih dikategorikan tertinggal.
Kepala Subbidang Kawasan Strategis dan Khusus Bappeda Papua, Alva Kapisa di Keerom, mengatakan saat ini terdapat empat kabupaten masuk daerah tertinggal yakni Keerom, Memberamo Raya, Supiori, dan Waropen.
Upaya untuk mengentaskan daerah tertinggal sesuai dengan visi Pejabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun terkait megurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah setempat.
Menurut Kapisa, setelah melakukan rapat koordinasi percepatan pengentasan daerah tertinggal di Kabupaten Keerom pihaknya akan melaksanakan kegiatan serupa di Supiori dan Waropen sehingga indikator ketertinggalan seperti rata-rata lama sekolah dan kesehatan di empat kabupaten tersebut bisa teratasi dengan baik.
Pihaknya menargetkan untuk Kabupaten Keerom pada 2025 sudah terentaskan dari daerah tertinggal sehingga ke depan Bappeda Papua akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemkab Keerom utnuk bersama-sama mengerjakan apa saja yang ada dalam indikator ketertinggalan seperti sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana.
Hal tersebut menjadi perhatian penting agar program yang diprioritaskan pada 2024-2025 betul-betul menjadi penilaian pemerintah pusat sehingga Keerom bisa terentaskan dari daerah tertinggal. IPM di Kabupaten Keerom sebesar 66,49 dan presentase penduduk masyarakat (PPM) 16 persen kemudian IPM Kabupaten Mamberamo Raya 52,18 dan PPM 28,78 persen. Selanjutnya IPM di Kabupaten Supiori sebesar 62,72 dan PPM 37,91 persen dan Kabupaten Waropen IPM sebesar 65,10 dan PPM sebesar 29,85 persen.
Senada dalam rangka pembangunan Papua pembangunan SDM juga sangat diperhatikan seperti upaya untuk menurunkan stunting di wilayah Papua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mendorong Pemerintah setempat memperkuat TPPS tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, melibatkan Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan, termasuk TP-PKK. Ini merupakan mandat Kemendagri berdasarkan Perpres Nomor 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Pihaknya mendorong pemerintah setempat untuk mengambil langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi guna mencapai target nasional prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.
Tidak hanya itu, juga meminta semua pihak terkait membangun komitmen dan merancang upaya strategis untuk mendekati kesenjangan target penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua, Papua Barat, dan 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) agar mencapai target nasional 14% (target prevalensi stunting).
Selain itu, pembangunan infrastruktur tak kalah pentingnya dalam perencanaan pembangunan Papua oleh pemerintah. Akses jalan merupakan hal yang krusial demi keberlangsungan dan kemudahan akses warga Papua untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 Kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, tujuan dan proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua. Rencana proyek Pembangunan Jalan Trans Mamberamo-Elelim masuk ke dalam Major Project (Jalan Trans Papua Merauke-Sorong) RPJMN 2020 – 2024.
Dalam membuka akses konektivitas di Provinsi Papua Barat, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyelesaikan pembangunan fisik proyek Jalan Muri – Kwatisore Tahap I lebih cepat dari waktu kontrak yang ditentukan. Jalan yang menghubungkan Kampung Muri menuju Kampung Kwatisore Papua Barat sepanjang 16 km ini telah dilakukan tahap pengambilan sampel untuk uji laboratorium kelayakan standar jalan nasional, sehingga akan diserahterimakan pada akhir bulan November 2023, dan jalan dapat segera dilalui oleh masyarakat setempat.
Executive Vice President (EVP) Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyampaikan bahwa jalan yang menjadi bagian dari Jalan Trans Papua ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
Konektivitas antar daerah menjadi penting untuk ditingkatkan dan disegerakan, terutama agar pendidikan, informasi hingga aliran barang, jasa dan manusia berjalan lancar, efektif dan efisien. Jalan ini rampung lebih cepat dari target semula selesai di bulan Februari 2024, namun kualitas jalan, estetika hingga keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang utama selama masa pembangunannya.
Tjahjo menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan ini Hutama Karya melaksanakan pekerjaan galian tanah, perkerasan berbutir dan pengaspalan jalan dengan bangunan pelintas box culvert dan plat decker. Selama pembangunan jalan ini, memiliki banyak tantangan mulai dari kondisi cuaca dan alam yang masih berupa hutan pelosok dengan kondisi geografik yang cukup berat, hingga sulitnya sinyal untuk berkomunikasi selama di lapangan. Tantangan yang dihadapi di lapangan tidak menyurutkan semangat tim di lapangan untuk menuntaskan proyek tepat waktu dan tepat mutu dengan selalu menerapkan K3 agar meminimalisir kecelakaan kerja di lapangan. Kehadiran rencana pembangunan Papua diharapkan dapat memudahkan dan sebagai penunjang perekonomian masyarakat setempat.
