Pemerintah Gencarkan Efisiensi Anggaran untuk Percepat Pemerataan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, para tokoh nasional menyoroti urgensi langkah tersebut demi menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang mampu melakukan efisiensi besar dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Kepala Negara, dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Hal tersebut seperti irigasi, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan.
Sementara itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak secara makro. Hal ini karena kebijakan tersebut tidak mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” tutur Fadhil.
Kebijakan efisiensi, kata dia, memungkinkan terjadinya peralihan anggaran dari program-program kementerian dan lembaga ke program prioritas pemerintahan. Fadhil menilai langkah pemangkasan anggaran ini justru akan lebih produktif secara ekonomi makro.
Pengamat Kebijakan Publik dari The PRAKARSA, Ah Maftuchan, melihat bahwa agenda efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo membawa sejumlah sisi positif.
“Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan anggaran negara. Di mana pemerintah menyadari bahwa pemborosan anggaran tidak dapat diterus-teruskan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Maftuchan menyebut bahwa hal ini penting agar pemerintah di semua tingkatan punya kehendak yang sama untuk berubah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien.
Selain itu, agenda ini juga menjadi salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah hendak bertindak untuk melakukan peningkatan efisiensi penggunaan uang negara.
“Jika dilihat dari persentase efisiensi anggaran yang terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran daerah sebesar Rp50,59 triliun, maka hal ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas daerah di mana selama ini sebagain besar daerah masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
