Oleh : Saby Kossay )*
Berbagai pihak, utamanya dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus saja menggencarkan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan penguatan pangan di Papua. Salah satunya, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena mampu menekan angka inflasi di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah pusat, bersama dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telahmemliki komitmen yang sangat kuat untuk berupaya terus menjaga stabilitas harga pangan yang ada di Bumi Cenderawasih. Komitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan tersebut bertujuan untuk bisa mengendalikan adanya inflasi di wilayah tersebut dan juga tentunya untuk bisa mengembalikan posisi peringkat Papua pada perekonomian nasional.
Terkait dengan upaya dan komitmen kuat untuk terus menjaga stabilitas pangan tersebut, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Suzana Wanggai menyampaikan data bahwa angka inflasi di Papua pada bulan Februari tahun 2023 tercatat pada angka sebesar 5,05% (persen), yang mana angka tersebut berada pada rata-rata di bawah nasional.
Sebenarnya, angka inflasi di Indonesia sendiri secara menyeluruh bahkan meski di tengah adanya ketidakpastian ekonomi global, namun ternyata angka inflasi di Tanah Air tidak terlalu jauh meningkat seperti pada berbagai negara lain di dunia. Maka dari itu, dengan keberhasilan pengelolaan perekonomian pemerintah pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) hinggamenjadikan tingkat inflasi tidak terlalu jauh meroket, tentunyapatut diapresiasi dan disambut dengan penuh rasa bangga oleh seluruh masyarakat.
Di samping itu, semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah atau Provinsi sendiri juga terus menggencarkan komitmen mereka yang sangat kuat dalam rangka terus menjaga tingkat inflasi di Indonesia tersebut agar tidak terlalu mengalami peningkatan yang siginifikan di tengah era ketidakpastian global.
Terlebih, nyatanya Papua sendiri juga terus berhasil untuk mengendalikan angka inflasi mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya bentuk komunikasi dan juga koordinasi yang terintegrasi serta kerja sama yang sangat inklusif dari berbagai pihak, yang seluruhnya dibangun pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua.
Komitmen kuat yang ditunjukkan dengan adanya koordinasi serta integrasi yang baik tadi, nyatanya memangbukan hanya sekedar berada pada tataran pembahasan saja, melainkan juga langsung dikerjakan dalam bentuk kerja nyata, yang kemudian menghasilkan adanya sebuah intervensi di lapangan secara langsung untuk terus membuat harga-harga pangan bisa dikendalikan.
Bahkan, disebutkan bahwa Presiden Jokowi juga turutmelakukan penekanan pada harga angkutan udara, yang mana nantinya juga akan berpengaruh pada penekanan stabilitas pangan di daerah terus terkendali dan membuat masyarakat di Papua pun menjadi tidak perlu bingung dan kesusahan lagi mengenai jaminan adanya pangan yang mencukupi mereka.
Sementara itu, Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, Agni Alam Awirya menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) kompeten yang mampu menyumbang inflasi di Bumi Cenderawasih, yang mana kedua hal tersebut hendaknya perlu untuk bisa dijaga.
Pertama adalah mengenai angkutan udara, kemudian yang kedua adalah mengenai komoditas pangan. Kedua hal tersebut memang saling berpengaruh satu sama lain untuk terus menyumbang angka inflasi di daerah. Maka dari itu, dalam upaya untuk terus menjaganya, maka sangat penting untuk terus digalakkan adanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah.
Sebagai informasi, setidaknya ada sebanyak 7 (tujuh) program unggulan dalam GNPIP tersebut, yang mana meliputi adanya operasi pasar, ketahanan pangan yang strategis, kemudian upaya untuk melakukan perluasan mengenai kerja sama antara daerah dan juga dukungan terhadap distribusi pangan.
Selanjutnya, ada pula dalam aspek optimalisasipemanfaatan sarana produksi pertanian, infrastruktur dan komunikasi yang efektif kepada seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat setempat guna bisa memberikan fasilitas dan juga turut serta mendukung upaya penjagaan akan stabilitas pangan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah sendiri melalui adanya Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Papua dan Papua Barat mengaku bahwa dengan adanya pemekaran wilayah, yakni terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, maka sangat diperlukan adanya tambahan gudang dengan mesin penggiling beras yang canggih dan modern.
Mengenai hal itu, Kepala Kanwil Perum Bulog DivrePapua dan Papua Barat, Raden Guna Dharma menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin pertemuan dengan Pelaksana Harian Gubernur Papua dan juga membahas mengenai bagaimana perencanaan pada tahun 2023 ini mengenai penambahan gudang, karena memang saat ini di Bumi Cenderawasih sangat membutuhkannya.
Adanya percepatan akan penguatan ketahanan pangan di Papua merupakan upaya yang terus saja digalakkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan banyak stakeholder lainnya termasuk pemerintah daerah (Pemda). Dengan adanya penguatan stabilitas pangan tersebut, maka akan mampu menjamin dan terus menjaga inflasi di Bumi Cenderawasih, termasuk juga terus menjaga ketersediaan stok pangan di wilayah tersebut, sehingga masyarakat pun tidak perlu khawatir lagi.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
