Oleh: Maria Tabuni*
Pemerintah Indonesia telah secara konsisten menyuarakan komitmen untuk memajukan Papua, menyajikan visi yang menjanjikan tentang kemajuan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut. Namun, sementara rencana pembangunan yang gencar telah diumumkan, perjalanan menuju kemajuan tetap dihambat oleh tantangan kompleks yang mengakar dalam sejarah dan dinamika Papua.
Upaya percepatan pembangunan Papua sebagian besar didorong oleh keinginan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mengintegrasikan wilayah ini secara lebih erat dengan kesatuan nasional Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya di Papua. Namun, upaya ini tidak terlepas dari gangguan.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam percepatan pembangunan Papua adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Meskipun pemerintah telah berupaya memperbaiki koordinasi antara pihak-pihak terkait dan masyarakat adat, masih banyak kekhawatiran sebagian kalangan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi lokal.
Dalam diskusi antara Staf Khusus Presiden (Stafsus Presiden) Billy Mambrasar dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, keduanya menegaskan komitmen mereka untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas Papua demi mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Billy dan timnya, mengatakan bahwa pendekatan untuk memajukan Papua harus dimulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya program Petani Milenial yang digagas oleh Billy, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberdayakan petani muda.
Menko Polhukam juga menyoroti masalah-masalah pertanahan, khususnya terkait tanah adat, yang sering menjadi sumber konflik di Papua. Menko Hadi menekankan pentingnya penyelesaian yang jelas terkait kepemilikan tanah adat dan desain tata ruang yang dapat mengurangi penyalahgunaan lahan. Menko Hadi juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap realisasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Billy Mambrasar menyampaikan bahwa selama lima tahun pengabdiannya sebagai Stafsus Presiden, fokusnya pada pengembangan SDM, tidak hanya di Papua tetapi juga di seluruh Indonesia. Billy menjelaskan bahwa program-program yang ia jalankan melibatkan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan lain-lain. Billy juga menambahkan bahwa inovasi-inovasi yang dibawanya bertujuan untuk mengelola dan membina SDM, seperti Yayasan Kitong Bisa (Kitong Bisa Foundation/KBF), Manajemen Talenta Pemuda Nasional (MANTAP), Petani Milenial, Sistem Aspirasi Nyata Desa Indonesi (SINDI), dan Papua Youth Creative Hub (PYCH).
Billy juga mengapresiasi dukungan dan komitmen dari Menko Polhukam dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua. Billy menegaskan kesiapannya untuk meningkatkan sinergi dengan Kemenko Polhukam demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Papua, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mewujudkan visi percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan bahwa upaya percepatan pembangunan Papua akan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Papua dan memperkuat integrasi Papua ke dalam kesatuan nasional Indonesia.
Terdapat sejumlah pencapaian yang patut diakui dalam upaya percepatan pembangunan Papua. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik telah meningkatkan aksesibilitas ke wilayah pedalaman, meningkatkan konektivitas antara desa-desa dan pusat-pusat ekonomi regional. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal juga telah memberikan peluang bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.
Pentingnya dukungan dari masyarakat dalam percepatan pembangunan Papua tidak dapat diabaikan. Masyarakat Papua memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dukungan dari masyarakat bukan hanya dalam bentuk penerimaan terhadap program-program pembangunan, tetapi juga melalui partisipasi aktif, pemahaman, dan keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar relevan dan berkelanjutan. Selain itu, melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan wilayah mereka sendiri, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungan mereka.
Dalam konteks pembangunan Papua, di mana kompleksitas politik, sosial, dan budaya sering kali menjadi tantangan, dukungan dari masyarakat adalah fondasi yang sangat penting bagi keberhasilan setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait untuk terus memperkuat dialog, membangun kemitraan yang inklusif, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pembangunan yang diambil. Hanya dengan demikian, percepatan pembangunan Papua dapat menjadi sebuah perjalanan bersama menuju masa depan yang lebih baik bagi Papua.
*Penulis merupakan mahasiswa asli Papua
