Pemerintah Gencarkan Stabilisasi Stok Pangan
Oleh : Nesya Alisha)*
Indonesia, dengan populasi yang besar dan beragam, merupakan salah satu negara di dunia yang sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Menjaga harga pangan tetap stabil menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya dinamika eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi pasar global, dan faktor-faktor internal seperti distribusi dan produksi pangan dalam negeri.
Tahun 2024 membawa tantangan baru dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Perubahan iklim global mengakibatkan pola cuaca yang tidak stabil, mempengaruhi produksi pertanian lokal.
Selain itu, volatilitas pasar global dan fluktuasi mata uang dapat memberikan tekanan tambahan pada harga pangan di dalam negeri. Di sisi lain, pertumbuhan populasi yang terus meningkat menambah tekanan pada ketersediaan pangan.
Melonjaknya harga beras dan komoditas lain, antara lain, terjadi akibat perubahan iklim dan El Nino. Kendati ada beras impor, Presiden Joko Widodo menilai harga akan sulit diturunkan, apalagi bulan Ramadhan menjelang. Pemerintah pun menggencarkan operasi pasar serta mendorong kepolisian mengaktifkan Satuan Tugas yang mencegah penimbunan beras.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk memastikan persediaan pangan dan stabilitas harga pangan, terutama bahan pangan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh jajarannya agar memastikan ketersediaan bahan pangan, menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia juga ingin agar stabilitas harga pangan bisa tetap terjaga.
Sejauh ini, harga beras di pasaran melompat jauh. Beras medium kualitas rendah kini dijual di kisaran Rp 12.000-Rp 15.000 per liter. Beras medium seperti setra ramos dijual dengan harga Rp 93.000-Rp 103.000 per 5 kilogram. Komoditas lain pun menyusul naik, seperti telur yang kini melompat ke harga Rp 31.000-Rp 32.000 per kilogram dan cabai merah yang mulai melonjak ke Rp 85.000-Rp 92.000 per kilogram.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor beras akan dipercepat. Apabila sebelum ini ada kuota impor 2 juta ton dan baru direalisasikan 500.000 ton, realisasi impor 1,5 juta ton sisanya akan dipercepat. Selain itu, pemerintah akan menambah 1,6 juta ton beras impor lagi.
Impor beras menjadi jalan tengah di saat kondisi seperti ini dikarenakan Kepala Negara menginginkan stok Bulog 1,2 juta ton minimal dan lebih menargetkan pada 3 juta ton sehingga ketika produksi dalam negeri belum tersedia, pemerintah tetap ingin memiliki persediaan.
Masalah keterlambatan impor beras sempat menjadi kendala dikarenakan akibat semua negara penghasil, terutama eksportir beras terbesar, India, menahan beras mereka akibat perubahan iklim. Namun hal tersebut tetap dilakukan.
Selain keterlambatan impor, produksi padi juga terganggu perubahan iklim dan keterlambatan penyediaan pupuk. Karena itu, kata Suharso, Presiden Jokowi meminta pupuk segera didistribusikan. Untuk itu, disediakan anggaran Rp 14 triliun-Rp 15 triliun untuk masa tanam ini.
Adapun terkait harga cabai, minyak goreng, dan ayam, Badan Pangan Nasional akan memfasilitasi distribusi pangan. Daerah yang mengalami defisit komoditas perlu bekerja sama dengan daerah yang mengalami surplus komoditas tersebut.
Untuk ayam, ketika harga jatuh di daerah tertentu, pemerintah akan menyerap melalui BUMN IdFood dan membekukannya. Ayam beku ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi tengkes dan didistribusikan kepada 1,4 juta keluarga dengan risiko stunting yang didata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Bayu Krisnamurthi menambahkan, operasi pasar akan dipercepat. Pihaknya menuturkan berapapun permintaan persediaan yang diminta di berbagai daerah akan tetap diberikan sesuai permintaan. Sehingga tidak perlu dirisaukan lagi.
Dalam rangka percepatan operasi pasar tersebut, implementasi yang telah dilakukan adalah di pasar beras Bogor. Wakil Kepala Kantor Bulog Cabang Bogor Rina Febriani menjelaskan upaya menjaga pasokan beras berlangsung dengan adanya distribusi komoditi terus secara langsung.
Petugas Bulog mendatangi tempat pusat kegiatan masyarakat agar distribusi menjadi langsung kepada penerima manfaat. Saat ini memang Bulog terus menjaga stabilitas harga pasaran yang cenderung naik dalam beberapa hari terakhir, sehingga nantinya masyarakat dapat kembali membeli komoditas itu dengan harga eceran tertinggi Rp11.800/kg.
Kemudian Bulog juga memastikan stok dan pasokan beras masih tersedia sampai nanti memasuki masa Ramadhan dan Lebaran di Gudang Dramaga Kabupaten Bogor untuk dapat terdistribusi.
Selanjutnya di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Perum Badan Urusan Logistik Cabang Tegal, mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras Pemerintah 2024 yang akan dibagikan pada 28.117 keluarga penerima manfaat.
Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid mengatakan bahwa bantuan pangan beras itu adalah program Pemerintah pusat yang diberikan pada keluarga penerima manfaat yang masing-masing akan menerima 10 kilogram beras.
Penyaluran bantuan cadangan pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras tahap pertama melalui Perum Bulog berupa beras yang akan salurkan pada keluarga penerima manfaat di 27 kelurahan dari 4 kecamatan.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Tegal Anna Marianofa mengatakan pihaknya akan menyalurkan bantuan cadangan pangan Pemerintah sebanyak 7.370 ton di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan. Sedangkan untuk bantuan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), kata dia, tercatat hingga Februari 2024 sudah disalurkan sebanyak 1.000 ton termasuk melalui ritel modern di Kota Pekalongan.
Menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia pada tahun 2024 merupakan tantangan yang kompleks, namun dapat diatasi melalui kombinasi kebijakan pemerintah yang tepat, penerapan inovasi dan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas pangan dalam negeri khususnya komoditas beras.
)* Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Agribisnis Pangan