Pemerintah Genjot Hilirisasi Pertanian untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi komoditas pertanian sepanjang tahun 2025 sebagai upaya strategis meningkatkan nilai tambah produk, memperluas ekspor, serta memperbaiki kesejahteraan petani. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan antar-kementerian dan lembaga, pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian, serta penerapan skema pembiayaan terintegrasi yang melibatkan BUMN, sektor perbankan, dan swasta.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan ekspor dan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.

“Dengan hilirisasi, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah. Kita ingin menjadi pemain utama dalam industri turunan pertanian sehingga nilai tambahnya bisa langsung dirasakan oleh petani,” ujar Amran.

Pemerintah telah menyiapkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk memperkuat program hilirisasi pertanian. Anggaran ini akan digunakan guna mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pembiayaan tersebut direncanakan berasal dari kombinasi antara kredit usaha rakyat (KUR), dana BUMN, dan partisipasi sektor swasta dalam skema pembiayaan bersama.

Program hilirisasi akan difokuskan pada komoditas unggulan yang memiliki potensi nilai tambah besar dan dampak ekonomi luas. Dalam roadmap 2025, pemerintah telah menetapkan sejumlah komoditas prioritas dan menyiapkan kebijakan teknis, fasilitas produksi, pengolahan, hingga pemasaran untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri. Langkah ini juga bertujuan mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan di tingkat domestik.

Di daerah, Gubernur Riau Abdul Wahid turut mendukung agenda hilirisasi pertanian. Ia mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan sagu dan kelapa sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayahnya.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat produksi dan nilai jual pertanian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Semoga Rakornas ini menjadi momentum nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani,” kata Wahid.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut, termasuk membantu menghadirkan investor dan mitra teknis untuk mempercepat pengembangan industri hilir berbasis sagu dan kelapa di Riau.

Pemerintah mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN, akademisi, hingga organisasi petani untuk berkolaborasi dalam mewujudkan hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, petani diharapkan memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan harga jual, transfer teknologi, dan peluang usaha baru di sektor agroindustri. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan dan capaian program secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.—