Pemerintah Gunakan Pendekatan Kesejahteraan Demi Tekan Kekerasan KST Papua

Oleh : Veronica Lokbere )*

Pendekatan kesejahteraan terus digunakan oleh Pemerintah RI. Bukan tanpa alasan, melainkan hal ini dinilai menjadi upaya yang efektif untuk bisa menekan segala aksi kekerasan yang selama ini dilakukan oleh KST Papua. Selain itu, juga menjadi sebuah metode yang mampu menekan adanya potensi korban berjatuhan dengan terus mengutamakan keselamatan rakyat.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa selama ini Pemerintah RI terus menggunakan pendekatan keamanan yang sangat komprehensif dengan memperhatikan banyak sekali hal serta pertimbangan di Papua. Tentunya meski aksi kekerasan juga terus saja dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Bumi Cenderawasih tersebut, namun sama sekali tidak bisa pula penindakannya dilakukan dengan langsung asal menyerang saja.

Justru, menjadi hal yang sangat penting dan merupakan bukti bahwa Pemerintah RI terus bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat adalah, penindakan KST Papua juga harus tetap memperhatikan bagaimana aspek keselamatan rakyat.

Diperhatikan pula apabila kiranya langsung agresi militer dilakukan dengan mengirim beberapa batalyon pasukan, maka seperti apa dampak ke depannya, khususnya bagi keselamatan rakyat. Tidak bisa dipungkiri pula apabila hal tersebut terjadi, maka tentu keselamatan masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri juga akan terancam.

Bisa saja, mereka justru akan menjadi korban, padahal mereka sama sekali tidak bersalah. Atau terdapat kemungkinan pula bahwa justru dengan adanya tindakan yang kurang matang dan langsung melakukan penyerangan militer begitu saja, justru akan menjadikan gerombolan kelompok separatis dan teroris itu semakin menjadi dan menggunakan masyarakat sebagai tameng hidup mereka.

Maka dari itu, Pemerintah RI memang selama ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk menempuh pendekatan keamanan yang bersifat komprehensif, yang mana artinya adalah tidak langsung asal menyerang saja, namun tetap dan terus mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti bagaimana keamanan, apakah rakyat sudah terlindungi dengan maksimal, sehingga seluruhnya bisa semakin menekan adanya potensi penambahan jumlah korban yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Apabila kemudian terdapat pandangan seolah-olah Pemerintah masih kurang tegas dan masih belum bisa menindak KST Papua secara nyata, tentunya anggapan ini merupakan sebuah persepsi yang salah besar. Bagaimana tidak, pasalnya sejauh in ioperasi teritorial pun terus dilakukan oleh Pemerintah dan aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dengan adanya operasi teritorial yang terus dilakukan tersebut, maka Pemerintah memang benar-benar berupaya untuk bisa terus menjaga keamanan dan juga sekaligus di sisi lain, tetap memastikan agar seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih tetap aman serta mereka tidak mendukung gerakan separatis.

Lebih lanjut, sejumlah upaya untuk terus memperbaiki diri dan melakukan pembenahan mengenai bagaimana cara paling tepat, metode atau pendekatan paling tepat dalam melakukan penanganan pada gerombolan kelompok separatis dan teroris di Papua ini juga dilakukannya evaluasi secara rutin dari Pemerintah mengenai pendekatan keamanan yang dilakukan di Provinsi paling Timur di Tanah Air itu.

Tentunya, sama sekali Pemerintah RI sendiri sama sekali tidak ingin dan tidak berupaya serta sama sekali tidak memiliki niatan atas seluruh tindakan yang dilakukan tersebut sehingga ke depannya tidak lagi ada sebuah tudingan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan.

Keinginan sangat kuat dimiliki oleh Pemerintah agar bisa benar-benar memastikan dan menertibkan, termasuk mengembalikan kedamaian di Tanah Papua dengan menindak KST Papua. Meski begitu, di sisi lain, Pemerintah RI sendiri juga terus berupaya agar tindakan keamanan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan isu-isu yang justru dapat terus digoreng oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan seolah menuding kalau pemerintah melakukan pelanggaran HAM. Sehingga memang menjadi sangat penting untuk memperhatikan banyak hal.

Di samping itu, sebenarnya Pemerintah RI sendiri sudah memiliki komitmen yang sangat kuat dan selama ini juga telah membuktikan komitmen tersebut, yakni daripada justru menggunakan pendekatan militer, namun pemerintah lebih memilih menggunakan pendekatan kesejahteraan demi bisa menekan aksi kekerasan di Bumi Cenderawasih.

Upaya tersebut juga telah direalisasikan dengan adanya pemekaran wilayah melalui daerah otonomi baru (DOB) di provinsi Papua agar masyarakat bisa jauh lebih mudah untuk mengakses berbagai macam layanan sehingga bisa jauh lebih dekat dan terjangkau.

Adanya pendekatan kesejahteraan ini tentu bermuara pada upaya untuk sejahterahnya masyarakat di Bumi Cenderawasih agar bisa jauh lebih maju dan juga mampu memberikan afirmasi kepada orang asli Papua (OAP) akan kesungguhan Pemerintah membangun wilayah mereka.

Bertujuan untuk bisa terus menekan adanya serangkaian aksi keji dan kekerasan yang senantiasa dilakukan oleh KST Papua dan telah menyebabkan banyak sekali korban, ternyata Pemerintah RI lebih memilih untuk melakukan pendekatan kesejahteraan dengan terus membangun dan memajukan Bumi Cenderawasih, serta memperhatikan pendekatan secara komprehensif yang aman untuk menekan timbulnya potensi korban yang semakin meluas dan memastikan keamanan rakyat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta