Pemerintah Jamin Keberlanjutan Fiskal dengan Pengelolaan Utang yang Aman

Oleh: Andika Saputra
Pemerintah dinilai berhasil menjaga keberlanjutan fiskal nasional melalui pengelolaan utang yang aman, terukur, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap berada dalam batas yang sehat, dengan rasio utang dan defisit anggaran yang masih terkendali serta fundamental ekonomi yang tetap kuat.

Kondisi tersebut turut didukung oleh pertumbuhan pendapatan negara yang positif, stabilitas sektor keuangan yang terjaga, serta kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih kuat. Sejumlah capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam batas aman berdasarkan indikator makro fiskal yang diakui secara internasional. Ia menilai ukuran kerentanan fiskal tidak dapat disederhanakan hanya dengan narasi bahwa utang lama dibayar dengan utang baru.

Abdul Rahman Farisi menjelaskan bahwa dalam praktik pengelolaan fiskal modern, pembiayaan ulang utang atau refinancing merupakan mekanisme yang lazim dilakukan berbagai negara. Selama rasio fiskal tetap terjaga dan kemampuan pembayaran negara masih kuat, langkah tersebut dianggap sebagai bagian normal dari pengelolaan keuangan negara.

Menurut Abdul Rahman Farisi, posisi Indonesia masih relatif lebih sehat dibandingkan sejumlah negara anggota G20. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto masih berada di bawah 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup memadai untuk menopang pembangunan nasional.

Selain itu, defisit APBN terhadap PDB juga masih dijaga di bawah batas tiga persen. Hal tersebut dinilai mencerminkan disiplin fiskal pemerintah yang tetap terpelihara di tengah tekanan ekonomi global. Ia menjelaskan bahwa defisit keseimbangan primer pada awal 2026 dipengaruhi oleh strategi percepatan belanja pemerintah pada triwulan pertama untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat proyek prioritas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Target defisit keseimbangan primer tahun 2026 sebesar Rp89,7 triliun, sedangkan hingga Maret telah mencapai Rp95,8 triliun. Meski demikian, Abdul Rahman Farisi menilai kondisi tersebut masih dapat dikelola karena penerimaan negara secara historis cenderung meningkat pada triwulan kedua dan ketiga, terutama dari sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi domestik.

Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia juga dinilai masih kuat. Hal tersebut tercermin dari stabilitas permintaan terhadap Surat Berharga Negara, tingginya cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di tengah perlambatan ekonomi global. Menurut Abdul Rahman Farisi, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh dengan inflasi yang terkendali, sektor perbankan yang stabil, dan konsumsi domestik yang tetap menjadi penopang utama pertumbuhan nasional.

Karena itu, Abdul Rahman Farisi mengajak seluruh pihak untuk menjaga optimisme publik dan menyampaikan kritik yang konstruktif serta berbasis data. Ia menilai narasi yang tidak proporsional berpotensi memunculkan ketidakpercayaan terhadap kondisi ekonomi nasional. Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tersebut juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah sebagai otoritas fiskal serta Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjalankan kebijakan secara tepat dan terukur demi menjaga stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih aman. Posisi APBN tetap terjaga dengan defisit sebesar 0,70 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer yang masih mencatatkan surplus sebesar Rp58,6 triliun. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator positif bagi keberlanjutan fiskal nasional.

Kinerja APBN hingga akhir Mei 2026 juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara yang kuat serta kebijakan belanja yang ekspansif memungkinkan pemerintah menjaga perlindungan sosial, mempertahankan daya beli masyarakat, dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi mampu dipertahankan pada jalur positif, investasi terus meningkat, serta berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial tetap berjalan. Kepercayaan investor juga masih terjaga yang terlihat dari masuknya kembali arus modal asing serta stabilitas pasar surat berharga negara.

Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, adaptif, dan kredibel guna memperkuat stabilitas ekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan utang yang hati-hati dan disiplin fiskal menjadi bukti bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang positif. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan terus menjaga optimisme dan mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Akademisi Ekonomi dan Pembangunan